KPU Bali tanggapi minimnya bacalon DPD perempuan

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menanggapi soal sedikitnya bakal calon DPD Pemilu 2024 dengan jenis kelamin perempuan dari Bali, di mana sejak awal penyerahan dukungan minimal hingga penetapan daftar calon sementara hanya ada satu perempuan.

“Iya DPD ini kan sudah diumumkan sudah di buka. Kalau memang tidak ada perempuan yang mendaftar bagaimana kita bisa apa. Jadi memang aturannya (minimal keterwakilan 30 persen perempuan) yang ada itu hanya ada di legislatif DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan.

“Di DPD tidak ada ketentuan yang mengharuskan 30 persen perempuan, jadi sah-sah saja berapa pun itu silahkan. Tapi memang secara umum saya sudah mendorong partisipasi dari perempuan,” sambungnya di Denpasar, Senin.

Diketahui bahwa hingga penetapan daftar calon sementara anggota DPD Pemilu 2024 hanya satu dari 17 bacalon dari Bali yang merupakan perempuan, yaitu Ni Luh Djelantik.

Baca juga: KPU Bali minta daftar calon sementara jangan dulu pasang baliho

Melihat sedikitnya antusias perempuan dalam pencalonan ini, KPU Bali mencoba melakukan pendekatan lain yaitu menggaet minat perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Lidartawan dan jajarannya telah memplenokan keputusan untuk membentuk sembilan tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali yang seluruh penyelenggaranya adalah perempuan.

Dalam pleno tersebut, KPU Bali meminta agar saksi-saksi dari tiap partai politik juga perempuan khusus di TPS perempuan yang disebutnya tadi.

Bahkan untuk pengamanan saat pemilu berlangsung di tps tersebut juga akan disiagakan aparat polisi/TNI perempuan sebagai wujud mendorong partisipasi perempuan.

Baca juga: KPU Bali: DCS anggota DPRD perempuan Partai Ummat kurang dari 30 persen

“Itu dalam rangka mendorong partisipasi perempuan. Diajak dulu di independen gitu loh, setelah dilihat ternyata politik itu tidak sejelek yang kita bayangkan siapa tahu ke depan lebih banyak calon-calon perempuan,” tutur Lidartawan.

Konsep keterwakilan perempuan sendiri juga telah diterapkan di tubuh KPU Bali, di mana dari lima komisioner terdapat satu komisioner perempuan, sehingga kesetaraan ini tak hanya ditemukan saat pemilihan umum.

“Jadi kita sudah mendorong sekarang, mudah-mudahan besok rekrutmen ke depan juga ada ketua-ketua kpu di kabupaten/kota yang perempuan juga seperti dulu. Ini tergantung sumber dayanya soalnya, kadang-kadang kita dorong tahu-tahu semuanya laki-laki yang terpilih,” tutup Lidartawan.