Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus bidang kerja sama penuntasan kemiskinan dan ketahanan pangan datang ke Provinsi Bali untuk mengkaji kantong-kantong kemiskinan yang ada.
Mardiono, di Denpasar, Senin, mengakui bahwa angka kemiskinan di Pulau Dewata ini hanya 4,25 persen atau terendah se-Indonesia, namun menurutnya penting mengkaji wilayah yang menjadi penyumbang tertinggi.
“Yang kita perbincangkan bagaimana langkah ke depan sehubungan dengan sektor pariwisata di Bali yang sudah mulai pulih. Maka nanti harus kita tekan kita lakukan sebuah kajian, kantong-kantong yang masih menyumbangkan angka itu ada di mana,” kata dia pula.
Sejauh ini ada tiga kabupaten yang menjadi fokusnya, dengan ketiganya menyumbangkan angka kemiskinan hingga 3,7 persen, sehingga ketimpangan dapat memunculkan dampak meskipun secara umum kemiskinan di Bali rendah.
Baca juga: Bali jadi provinsi dengan kemiskinan terendah, Maret 2023
Menurut Mardiono, lemahnya tingkat ketahanan pangan merupakan sumber-sumber dari kemiskinan, sehingga ia meminta Bali meningkatkan surplusnya meski saat ini telah memiliki ketahanan pangan mandiri.
“Kalau bisa bahkan ditingkatkan agar surplusnya itu bisa disumbangkan ke daerah-daerah yang lain di sekitar Provinsi Bali, sehingga daerah yang berdekatan tidak lagi memberangkatkan dari tempat jauh yang biaya logistiknya jadi lebih tinggi,” ujarnya.
Dari pantauannya, komoditas yang saat ini masih defisit di Pulau Dewata adalah bawang putih, sementara kebutuhan pariwisata khususnya kuliner membutuhkan banyak pasokan bahan pokok ini.
Menjawab tantangan ini, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan saat ini Pemprov Bali sedang mendorong pertumbuhan bawang putih di Bangli dan Buleleng, dengan harapan dapat membantu menuju Bali nol kemiskinan.
“Walaupun kecil (angka kemiskinan) tetap masih ada, targetnya adalah nol jadi perlu kecepatan untuk mencapai nol miskin,” kata Koster menambahkan.
Baca juga: Wagub Bali libatkan desa adat turunkan kemiskinan
Untuk mendukung misi pemerintah pusat ini, dalam waktu dekat Pemprov Bali akan mengadakan rapat koordinasi untuk mematangkan angka kemiskinan di masing-masing kabupaten.
“Seperti apa karakteristiknya itu akan dipetakan, sehingga bisa dituntaskan, karena ini bisa didukung dari pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali maupun kabupaten/kota apalagi dorongan dari APBN jadi itu mudah menurut saya,” ujar Koster.
