Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali menyepakati kerja sama dalam pengembangan potensi daerah hingga peningkatan pelayanan transportasi publik.
"Hari ini kami dan Provinsi Bali bisa bersepakat untuk berbagi bantuan dan pengalaman terkait dengan proses MRT, LRT, atau kendaraan massal yang berbasis kereta," kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan PT MRT Jakarta (Perseroda), di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.
Heru menyebut, pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.
"Dulu kita mulai dari Gubernur DKI Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru.
Pemprov DKI juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan.
Kemudian, terkait harga tiket ke pengguna, kata Heru dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menceritakan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik.
Pemprov Bali mengaku membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
"Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya, kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," ucap Koster.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan lingkup kerja sama yang akan ditindaklanjuti antara lain pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan ketahanan pangan.
Juga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.
"Hari ini kami dan Provinsi Bali bisa bersepakat untuk berbagi bantuan dan pengalaman terkait dengan proses MRT, LRT, atau kendaraan massal yang berbasis kereta," kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan PT MRT Jakarta (Perseroda), di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.
Heru menyebut, pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.
"Dulu kita mulai dari Gubernur DKI Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru.
Pemprov DKI juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan.
Kemudian, terkait harga tiket ke pengguna, kata Heru dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menceritakan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik.
Pemprov Bali mengaku membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
"Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya, kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," ucap Koster.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan lingkup kerja sama yang akan ditindaklanjuti antara lain pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan ketahanan pangan.
Juga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik.
Joko berharap, setelah penandatanganan naskah kerja sama ini diharapkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali dapat melakukan komunikasi lebih intensif untuk perumusan kerja sama sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
