Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.
Jokowi sebut cawe-cawe agar Pilpres berjalan baik tanpa riak-riak
Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa.
Menurut Presiden Jokowi, cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024.
Megawati tegaskan tak tekan Jokowi terkait Pemilu 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya tidak menekan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya ini orang taat aturan. Kalau ditanya, ‘mungkin saja, Pak Jokowi kan dipilih ibu’, ya, iya. Tapi kan yang milih (Jokowi) juga rakyat Indonesia," kata Megawati dalam konferensi pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Relawan Poros Prabowo Presiden siap menangkan Prabowo Subianto
Kelompok relawan gabungan bernama Relawan Poros Prabowo Presiden siap memenangkan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
"Kami bertekad bulat dan siap untuk mendukung pemenangan Prabowo Subianto," kata Koordinator Poros Prabowo Presiden, Andianto saat deklarasi di Jakarta, Selasa.
Ketum PWI ingatkan anggota PWI harus mengundurkan diri jika jadi caleg
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari menyatakan pengurus dan anggota PWI yang ingin menjadi calon legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari organisasi kewartawanan itu.
"Wartawan yang tergabung dalam PWI dibolehkan untuk jadi caleg atau tim sukses, tapi sesuai AD/PRT PWI harus mengundurkan diri," kata Atal S Depari di Kota Lhokseumawe, Selasa.
Anggota Komisi III usulkan Komnas Perempuan berdiri mandiri
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengusulkan agar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdiri mandiri secara terpisah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM.
“Saya mengusulkan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi kerja-kerja, sebaiknya Komnas Perempuan berdiri sendiri tidak gabung Komnas HAM,” kata Johan Budi saat rapat kerja bersama LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
