OJK catat penyaluran kredit di Bali naik 3,13 persen

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mencatat penyaluran kredit di Provinsi Bali pada Februari 2023 tumbuh sebesar 3,13 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, Kamis, mengatakan pada posisi Februari 2023, baik penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Bali mengalami pertumbuhan (yoy).

"Performa ini turut berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi di Provinsi Bali di tengah semakin terkendalinya kondisi pandemi COVID-19," ujarnya.

Pihaknya mencatat penyaluran kredit di Pulau Dewata pada Februari 2023 sebesar Rp98,69 triliun atau tumbuh 3,13 persen (yoy). Sedangkan pada Februari 2022 pertumbuhan kredit sebesar Rp95,70 triliun.

Untuk pertumbuhan kredit bank umum di Bali sebesar 3,02 persen (yoy), sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencapai 3,44 persen (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit modal kerja dan investasi.

Baca juga: OJK Bali Nusra edukasi keuangan bagi kaum disabilitas di Buleleng

Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.

"Peningkatan penyaluran kredit ini seiring dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dan meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali," ujarnya pula.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp143,69 triliun atau tumbuh double digit yaitu 23,58 persen (yoy) tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,01 persen (yoy).

Berdasarkan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI), peningkatan DPK secara yoy didorong oleh kelompok bank pada KBMI 4 yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Selain itu, berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Giro dan Tabungan. Kondisi tersebut mencerminkan perekonomian di Provinsi Bali sudah mulai menggeliat.

Baca juga: OJK minta fintech tak ubah bunga sepihak guna lindungi UMKM

Sedangkan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp29,96 triliun atau turun sebesar 35,48 persen posisi Februari 2023.

Kristrianti menambahkan, berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit COVID-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (porsi 40,10 persen).

Kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (porsi 23,84 persen), dan sektor Rumah Tangga (15,15 persen).

Fungsi intermediasi posisi Februari 2023 sedikit turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) turun dari 70,25 persen menjadi 68,68 persen.

"Hal itu disebabkan pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK. Kondisi pandemi COVID-19 masih memberikan scarring effect bagi perekonomian Bali," katanya pula.