Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam paparannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa, Luhut menilai kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," katanya.
Ia juga meminta pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM.
Menurut Luhut, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel.
"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," ujarnya.
Menko Luhut minta pemda ikut jelaskan kenaikan harga BBM
Selasa, 30 Agustus 2022 16:43 WIB
Sejumlah pengendara motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
