Denpasar (ANTARA) - Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar, Bali, merencanakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai pembiayaan untuk mengatasi persoalan angka kebocoran air atau Non Revenue Water (NRW) yang disebabkan kerusakan jaringan perpipaan.
"NRW kita selama ini mencapai 40 persen. Kita di PDAM belum bisa mengatasi karena kendala modal dan biaya," kata Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar Ida Bagus Gede Arsana di Denpasar, Jumat.
Gede Arsana menyampaikan hal tersebut dalam acara Konsultasi Publik Studi Pendahuluan KPBU Penurunan NRW dan Pengembangan Sarana Distribusi SPAM Kota Denpasar, yang dihadiri perwakilan Bappenas, para akademisi, perwakilan desa/kelurahan di Denpasar, para pelanggan dan pemangku kepentingan terkait.
Menurut dia, pihaknya pada 2017 sempat melakukan penyusunan studi kelayakan untuk investasi menurunkan NRW. Dari hasil studi tersebut, diperkirakan biaya investasi yang dibutuhkan agar bisa menurunkan NRW sekitar Rp600 miliar.
"Ini tentunya PDAM tidak mungkin bisa memenuhi. Karena itu, kami sudah berusaha menurunkan NRW dari 2017 sampai sekarang belum dapat diatasi," ucapnya.
Oleh karena itu, Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar merancang dengan pembiayaan dengan skema KPBU dengan menggandeng investor untuk bisa mengatasi persoalan tingkat kebocoran air tersebut.
"Dengan skema KPBU ini langkah tercepat dan terbaik bagi kami. Terkait dengan kerja samanya, kami lihat dulu kajiannya. Ini baru kajian pendahuluan," kata Gede Arsana.
Dengan skema ini, ia mengharapkan tingkat kehilangan air atau kebocoran bisa ditekan hingga 10 persen. Dengan tingkat kebocoran yang kecil, tentu akan dapat meningkatkan cakupan pelanggan lebih luas.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas Sri Bagus Guritno menyambut baik rencana Perumda melakukan perbaikan kebocoran yang tinggi. Terlebih, pipa yang digunakan PDAM Denpasar umurnya sudah lebih dari 30 tahun.
"Dengan pola KPBU ini akan menggandeng badan usaha yang akan menginvestasikan untuk mengganti pipa yang tua tersebut dengan pipa baru," ujarnya.
Sri Bagus mengatakan dengan pipa yang baru, kehilangan air bisa ditekan. Kehilangan air yang selama ini hilang, bisa disalurkan ke pelanggan yang lain. Misalnya yang hilang 20 persen, dengan pipa yang baru, bisa disalurkan ke sana.
"Sekarang ini sedang dirancang studi pendahuluan dan hampir selesai, kemudian nanti akan dibuatkan pra-FS (feasibility study/studi kelayakan) dan FS. Nanti Bappenas akan memfasilitasi pembuatan pra-FS itu," ucapnya.
Namun, untuk proses studi kelayakannya (FS) yang bertanggung jawab adalah PDAM atau pemerintah daerah dan Bappenas memberikan pendampingan.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar menyampaikan belum maksimalnya upaya mencukupi kebutuhan air bersih di kota setempat, salah satunya karena persoalan NRW yang sekitar 40 persen itu
"Kami sangat mendukung penurunan NRW dan pengembangan sarana distribusi SPAM di Kota Denpasar, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui skema KPBU ini," ucapnya.
Melalui acara konsultasi publik tersebut diharapkan dapat menghimpun aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan, mengenai upaya penurunan NRW dan pengembangan distribusi SPAM di Kota Denpasar.
"Sekaligus ini sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan dan layanan Perumda Tirta Sewaka Darma," kata Alit Wiradana.
