Bali Tourism Board: pandu wisatawan untuk basmi "money changer" ilegal

Denpasar (ANTARA) - Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan bahwa upaya panduan/pandu tentang legalitas bagi wisatawan bekerjasama dengan maskapai internasional dan hotel, dapat dilakukan guna membasmi maraknya money changer ilegal atau lokasi penukaran uang tak resmi bagi wisatawan.

"Dari BTB merekomendasikan lebih baik kita fokus di preventif atau pencegahan. Ini kan era digital, wisatawan bisa menggunakan e-money, misalnya BaliPay atau yang lainnya," kata Bagus Agung di Denpasar, Selasa.

Menurutnya, dengan kemajuan digitalisasi yang semakin cepat maka metode penukaran uang melalui money changer akan hilang dengan sendirinya, Bagus Agung menyebutnya dengan istilah bisnis sunset.

"Ini adalah salah satu bisnis sunset, di era digitalisasi akan hilang dengan sendirinya karena orang tidak lagi bawa uang tunai puluhan juta seperti dulu, lebih baik penggunaan uang elektronik dimantapkan, karena sudah ada tinggal publikasi," ujar Ketua BTB tersebut.

Selain money changer ilegal yang sempat gempar lantaran belum lama pasangan asal Australia mengalami penipuan di Jalan Padma Utara, Kuta, Badung, BTB menyarankan upaya pencegahan berupa panduan bagi wisatawan.

Salah satunya dengan menginformasikan bagi calon wisatawan cara untuk membedakan money changer ilegal dan resmi. Selain itu panduan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali juga dicantumkan.

"Bukan hanya money changer yang wisatawan belum tahu, misal masuk ke Pura tanpa busana atau banyak wisatawan menyewa motor seenaknya tapi tidak punya SIM internasional, itu bagaimana bahayanya dia tidak tahu," kata Bagus Agung.

Upaya pencegahan yang pihaknya tawarkan di hadapan Wakil Gubernur Bali, Asosiasi Money Changer, hingga Polda Bali dalam rapat koordinasi adalah dengan bekerjasama lewat 22 maskapai internasional dan hotel-hotel di Pulau Dewata.

Solusi yang ditawarkan BTB menurut Bagus Agung merupakan upayanya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Bali. Nantinya secara teknis akan menjadi tanggung jawab pihaknya, selanjutnya dalam hal peresmian diserahkan kepada pemerintah.

Selain itu, Bali Tourism Board juga menyarankan beberapa stakeholder agar membentuk satgas khusus dalam menangani money changer ilegal yang mengancam kepercayaan wisatawan, namun BTB menilai upaya preventif yang ditawarkan akan lebih efektif.