Jakarta (ANTARA) - Polri masih menggodok apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara dan Operasi Mantap Brata.
"Ini masih kami godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasaran yang digunakan. Ini semua masih digodok," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan Polri telah berkoordinasi dengan KPU RI yang menyampaikan tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.
Dalam tahapan tersebut, lanjut Dedi, Polri telan menyiapkan operasi dengan sandi Operasi Mantap Brata yang diikuti seluruh polda di 34 provinsi.
"Semua polda nanti melaksanakan kegiatan Operasi Mantap Brata," kata mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.
Penegakan hukum
Terkait antisipasi polarisasi pemilu, Dedi menjelaskan hal itu tidak bisa dihindari, begitu pula politik identitas, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian. Polri akan melakukan penegakan hukum, tetapi Korps Bhayangkara bakal mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu.
Langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satgas Nusantara melibatkan instansi terkait dari KPU dan Bawaslu. Satgaa itu saat Polri menyatakan Operasi Mantap Brata dimulai
"Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system. Kemudian berkolaborasi melakukan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kami ingatkan," kata Dedi.
Dedi menegaskan peringatan akan diberikan kepada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan berita bohong. Bila peringatan sudah diberikan lebih dari satu kali, maka penegakan hukum akan dilakukan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polri siapkan operasi pengamanan Pemilu 2024
