Pengamat: Politik identitas sudah tidak relevan untuk 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik.

“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas. Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” ujar Ridlwan dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan hal ini juga terkait faktor banyaknya generasi Z atau milenial yang saat ini sudah "melek" digital dan unggul dalam literasi, sehingga generasi ini sudah memahami mana berita palsu, hoaks dan bohong.

Dengan demikian, menurutnya, maka narasi politik identitas yang negatif sudah harus ditinggalkan.

“Sebenarnya berpolitik identitas itu boleh boleh saja, misalnya kampanye dengan menggunakan jargon agama itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, bahkan mengampanyekan khilafah,” ujar Ridlwan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, BNPT ingatkan politisasi agama bisa picu radikalisme

Dia menekankan mengampanyekan atau mempromosikan Indonesia harus menganut hukum agama tertentu, artinya sudah menyalahi serta melanggar konsensus nasional yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Jadi, politik identitas itu boleh saja asal yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama, yang bertujuan memajukan bangsa dan tidak mengganggu orang lain, itu positif. Jadi politik identitas jangan selalu dipahami negatif,” kata pria yang meraih gelar magister pada Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia ini.

Dirinya juga menyebut dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum berkepentingan, yang memanfaatkan isu sentimen agama yang justru menimbulkan reaksi balik dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu dengan isu tersebut.

Hal ini, menurutnya, mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik.

“Indonesia menganut kebebasan demokrasi, tiap orang boleh berekspresi, itu wajib dijaga, akan tetapi kebebasan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, nah termasuk dalam hal berpolitik itu tadi,” tutur Ridlwan.

Baca juga: Anggota MPR: Waspadai politik identitas jelang Pemilu 2024

Tidak hanya itu, kata dia, kondisi iklim demokrasi yang dirusak dengan pertarungan sentimen agama justru akan semakin melanggengkan jalan bagi kelompok radikal guna mewujudkan visi-misinya guna mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem yang mereka percaya.

“Kalau negara ini chaos, maka mereka akan bilang ‘inilah bukti bahwa Pancasila gagal dan tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia, negara ini gagal, maka ganti lah Pancasila ke sistem khilafah, karena terbukti bangsa ini pecah, maka ayo ganti ke sistem agama’. Tentunya hal itu yang menjadi tujuan mereka,” ujar Ridlwan.

Tidak hanya itu, dia mengingatkan, kondisi adu domba dan polarisasi yang semakin parah di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang bangkitnya gerakan-gerakan teror menjelang tahun politik 2024..

“Tindak terorisme sekarang ini sebenarnya sudah dalam tahap minimal, karena kelompok ini di Timur Tengah sudah tidak punya basis dan wilayah serta tidak ada perintah serta fatwa untuk membuat teror. Tapi justru kelompok ini paham bahwa kalau mereka membuat teror, maka masyarakat akan antipati, maka dari itu mereka mengubah strategi menjadi strategi soft,” ujarnya.

Strategi soft atau halus yang dimaksud, yaitu dengan cara konvoi, membagikan selebaran, membuat acara menarik yang tidak menakutkan, tetapi tetap dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk mengganti ideologi bangsa.

"Mereka telah memahami bahwa metode menyerang rumah ibadah atau melakukan pengeboman bukan lagi metode yang efektif. Justru masyarakat akan jengkel dan sulit bagi mereka mencapai tujuannya," jelasnya.

Baca juga: Gus Yahya: jangan eksploitasi NU untuk kepentingan Pemilu

Ridlwan mengingatkan masyarakat, khususnya aktor politik nasional, untuk tidak mudah terpancing dengan narasi negatif yang dibuat oknum berkepentingan, termasuk narasi khilafah yang dewasa ini ramai diperbincangkan, serta harus bijaksana membalas isu dan narasi yang dikeluarkan oleh kelompok radikal.

“Jadi tidak perlu lah kita menciptakan musuh sendiri. Kecuali ketika mereka melakukan manuver, baru lah direspons. Kalau tidak bermanuver kan semakin baik, apalagi kelompok radikal ini mau berdemokrasi dan berkompetisi itu kan semakin baik bagi Indonesia,” tutur Ridlwan.

Ridlwan juga berharap para aktor politik dan para pendukungnya mampu mengubah cara kompetisinya dengan mengesampingkan politik identitas negatif dan mulai mengedepankan kualitas program, prestasi dan visi-misinya untuk kemajuan Indonesia.

“Kalau mau makin baik, maka bicara tentang program, tentang prestasi, jangan melulu tentang isu agama. Kalau tetap seperti itu maka 2024 akan terjadi politik identitas lagi. Ayo kita kembali bermain fair saja, tinggalkan narasi politik identitas negatif kepada program dan prestasi,” kata Ridlwan.

Bahaya laten
Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) H Imam Pituduh SH MM mengatakan politik identitas, terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik, karena bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.

"Bahaya laten ‘politisasi Agama’ perlu kita waspadai bersama-sama. Karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," kata Imam dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berfikir masyarakat dan seakan-akan adalah hal yang lumrah, sehingga praktik yang demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.

Baca juga: Bawaslu Bali rapatkan barisan susun strategi pengawasan Pemilu 2024

"Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas yang favorit untuk diperdagangkan di masyarakat yang mayoritas religius. Dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka yang menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas," katanya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, praktik politik identitas kian diperparah pasca perubahan kehidupan sosial masyarakat yang lekat dengan media sosial, serangan dan bombardir isu politisasi agama dan ideologisasi radikal juga bergerak masif melalui jalur online.

"Para 'buzzer' dan robot kelompok radikal, selalu berusaha bergerak secara masif menguasai jalur digital. Mereka menggunakan 'neuroscience' untuk membidik dan mempengaruhi anak muda dan para pemilih mayoritas, agar dapat dipengaruhi, diinfiltrasi dan dikendalikan alam bawah sadar dan 'lifestyle' masyarakat," jelasnya.

Untuk mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ke depannya, dirinya menilai perlu digelolarakan pemahaman terhadap isu politisisasi agama dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring sejalan.

"Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus di perkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah damai dan toleran. Karena Perlawanan ini tidak bisa sendiri sendiri," ujar mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) ini .

Baca juga: Bawaslu minta jajarannya utamakan pencegahan pada Pemilu 2024

Dia melanjutkan bahwa juga diperlukan militansi masyarakat yang solid untuk mampu memfilter isu, opini, dan segala narasi negatif dari kelompok oknum berkepentingan, hingga tidak ada lagi terdengar 'noice' di sosial media politisasi agama dan ideologisasi radikal.

"Oleh karenanya, filterisasi isu, opini, berita dan segala narasi perlu dilakukan oleh semua fihak terutama pemerintah, masyarakat dan seluruh 'stakeholder' bangsa. 'Check and recheck', koordinasi, dan tabayun harus selalu di lakukan," kata Imam.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPOI: Waspadai politik identitas karena bisa pecah belah bangsa

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Politik identitas sudah tidak relevan untuk Pilpres 2024