Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan harus mengangkat martabat budaya lokal, masyarakat, pengetahuan tradisional, serta menciptakan keseimbangan antara pariwisata massal dan pariwisata berkualitas yang memperhatikan isu lingkungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendekatan antar para pemangku kepentingan dari sektor swasta dengan tujuan yang terukur dan metrik yang sebanding.
“Komponen-komponen ini sangat penting untuk perbaikan jangka panjang dan akuntabilitas pariwisata berkelanjutan,” ujar dia usai memberikan sambutan di acara 'High-level Thematic Debate on Tourism’ yang digelar United Nations General Assembly Hall, New York, Amerika Serikat, lewat keterangan pers, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menparekraf pastikan ekonomi bangkit lewat pariwisata
Lebih lanjut, para pemangku kepentingan terkait dianggap perlu memiliki narasi terpadu tentang definisi dari pariwisata berkelanjutan sekaligus memanfaatkan peran kaum milenial dan generasi Z tidak hanya sebagai turis, tetapi juga sebagai investor.
Karena itu, keterlibatan dengan demografis dalam pariwisata berkelanjutan dinilai wajib menjadi prioritas.
Mengenai cara kedua ialah penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata guna membangun sektor pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan melalui antara lain program Desa Wisata.
“Dengan program Desa Wisata, kami mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah koordinasi pemerintahan desa dibungkus dengan kearifan lokal,” kata Sandiaga.
Baca juga: Sandiaga akan berkunjung ke 50 desa wisata yang lolos ajang ADWI 2022
Program ini dipandang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, seperti di Desa Wisata Penglipuran, Bali, yang menghasilkan pendapatan lebih dari 1,45 juta dolar AS pada tahun 2020.
Adapun cara terakhir guna memastikan sektor pariwisata yang tangguh, ucapnya, yaitu menjaga keberlangsungan pergerakan masyarakat dengan aman di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi.
"Dalam konteks ini, kita perlu membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat menyelaraskan kesehatan standar protokol untuk perjalanan lintas batas," ungkap Menparekraf.
