Menkeu: Realisasi anggaran PEN 2022 capai Rp22,6 triliun

Pedagang menanti pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Kementerian Keuangan menyebutkan pada APBN 2022 anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp455,62 triliun. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp22,6 triliun per 25 Maret 2022 atau 5 persen dari pagu tahun ini Rp455,62 triliun.

“Jadi ini harus dipacu karena kita sudah masuk di bulan ketiga,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Realisasi anggaran program PEN 2022 sebesar Rp22,6 triliun meliputi kluster kesehatan Rp0,8 triliun untuk fasilitas kepabeanan vaksin dan alat kesehatan.

Baca juga: Kanwil DJPb: Realisasi PEN 2021 di Bali capai Rp4,87 triliun

Kemudian kluster perlindungan masyarakat Rp21,2 triliun yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako BLT Desa dan Kartu Prakerja.

Sementara kluster penguatan pemulihan ekonomi terealisasi Rp0,6 triliun yakni untuk pariwisata dan pangan kementerian/lembaga (K/L) serta insentif perpajakan.

Program PC-PEN yang memiliki anggaran Rp455,62 triliun ini pada dasarnya diarahkan untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Untuk tahun ini program PEN hanya ditujukan untuk tiga kluster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.

Baca juga: Pemkab Badung siap kelola dana pinjaman PEN Rp263 miliar secara optimal

Kluster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.

Kluster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.

Terakhir, kluster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.