Denpasar (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Agustus 2022 di provinsi itu mencapai Rp6,4 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Jumat, mengatakan penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp3,7 triliun untuk 90 ribu debitur.
Sedangkan dari jenis sektornya, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 44 persen, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan 21 persen.
"Secara total, penyaluran pada sektor produksi mencapai 56 persen dan non-produksi sebesar 44 persen," ujar Teguh.
Sementara itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat sebagai lembaga penyalur KUR terbesar di Bali yakni sebesar 67 persen.
Baca juga: KUR di Bali didominasi Skema Mikro
Teguh menambahkan dalam mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pemerintah pada 2022 masih mengarahkan kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.
Realisasi Program PEN di Bali sampai dengan 28 Agustus 2022 total penyaluran untuk sektor kesehatan sebesar Rp785 miliar dengan rincian intensif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp56 miliar untuk 90 fasilitas kesehatan bagi 11.500 nakes. Selanjutnya untuk klaim pasien sebesar Rp729 miliar untuk 63 rumah sakit dan 13 ribu pasien.
Sedangkan untuk sektor PUPR untuk Program Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp95 miliar untuk 4.000 tenaga kerja. Kemudian untuk Program Pariwisata PUPR sebesar Rp39 miliar untuk 3,6 tenaga kerja, Program Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp190 miliar, serta Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp67 miliar.
Sementara itu, untuk klaster perlindungan sosial dengan rincian program sembako sebesar Rp229 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp260 miliar, BLT Migor Kemensos Rp51 miliar, dan untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp1,3 triliun.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," ucap Teguh. Termasuk juga melaksanakan pembinaan UMKM untuk mendorong dan mendukung peningkatan ekonomi Bali.
