Pemprov ingin Kemenhub segera tetapkan lokasi Bandara di Bali Utara

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan Kementerian Perhubungan dapat segera memberikan kepastian soal penetapan lokasi (penlok) pembangunan Bandara Bali Utara yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Dengan menyandang status PSN, setiap tiga bulan dievaluasi. Namun, 'progres-nya tidak maju-maju sebelum ada penetapan lokasi," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali Standly Juwono Suwandhi di Denpasar, Selasa.

Standly menyampaikan hal tersebut dalam acara reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika bertajuk "Rencana Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara".

Menurut Standly, tahapan terkait rencana pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng tidak akan bisa bergerak sebelum ada penetapan lokasi. Sedangkan pemerintah sudah dua tahun menetapkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara sebagai Proyek Strategis Nasional.

Hingga saat ini, sudah ada tiga pihak yang melakukan kajian rencana pembangunan Bandara Bali Utara, yakni Angkasa Pura, Pembari, dan BIBU Panji Sakti.

"Sebelumnya sudah ada perencanaan pembangunan bandara di daerah Kubutambahan, sehingga telah dirancang konektivitasnya berupa jalur kereta api," ucapnya.

Baca juga: BKPM terima studi kelayakan Bandara Bali Utara dari PT BIBU

Namun, ketika berproses, didapatkan informasi masih ada persoalan tanah di Kubutambahan, sehingga muncullah wacana alternatif lokasi lain seperti di daerah Gerokgak yang terletak di bagian barat Kabupaten Buleleng.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengatakan Bandara Bali Utara sudah menjadi mimpi lama dari masyarakat Buleleng.

Saat masih menjabat Gubernur Bali, tepatnya pada 2016 sudah sempat mengerucut wacana pembangunan Bandara Bali Utara akan dibangun di daerah Kubutambahan (Buleleng bagian timur-red).

PT BIBU Panji Sakti saat itu menawarkan rencana pembangunan bandara di atas laut, sedangkan Pembari menawarkan pembangunan di Kubutambahan bagian daratan.

"Saya setuju saja mau di Buleleng timur atau barat. Namun, hendaknya melalui kajian yang matang dan memperhatikan aspek keselamatan dan teknologi penerbangan. Jangan pula sampai memaksakan bandara dibangun di dekat perbukitan karena tentu akan menjadi persoalan bagi pesawat berbadan lebar," ujarnya.

Baca juga: PT BIBU gaet investor China untuk bangun bandara Bali Utara

Selain itu, untuk pembangunan infrastruktur di Bali haruslah berpijak pada lima hal yakni pro-growth (orientasi pada pertumbuhan), pro-poor (pengurangan kemiskinan), pro-job (dapat membuka lapangan kerja), pro-environment (kelestarian lingkungan) dan pro-culture (tidak bertentangan dengan budaya).

"Kalau tidak sesuai 'culture; ya tidak boleh. Mudah-mudahan penloknya segera dikeluarkan oleh kementerian," ujar anggota Komite 2 DPD itu.

Masih terkait upaya untuk mewujudkan Bandara Bali Utara, Pastika sebelumnya sampai memarahi perwakilan World Bank di Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang berdasarkan kajian mereka menyatakan tidak layak pembangunan bandara di Buleleng.

Kajian yang dilakukan perwakilan World Bank saat itu tanpa sepengetahuan Pemprov Bali dan menggunakan data maupun narasumber yang kurang kompeten.

Pastika berharap pemerintah segera memutuskan penetapan lokasi bandara. Di samping juga harus dipertimbangkan sumber pendanaan bandara. "Punya duit apa nggak? Kalau sudah ada duit, bagaimana cara mengembalikan, kapan batas pengembaliannya, berapa penumpang yang ditargetkan dan sebagainya," ucap Pastika.

Baca juga: Waskita-BIBU teken MoU proyek Bandara Bali Utara

Sementara itu, Senior Manager Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Yaka Sulistya juga menyatakan hingga saat ini masih menunggu penlok Bandara Bali Utara.

"Bukan hanya masyarakat Bali yang menunggu bandara ini. Tetapi pengguna bandara lainnya di Indonesia juga menanti, karena Buleleng yang begitu indah masih susah dijangkau secara cepat jika di sana belum ada bandara," ucapnya.

Yaka berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga Angkasa Pura dari sisi keuangan bisa segera bangkit. Saat ini Angkasa Pura memiliki hutang di perbankan mencapai Rp35 triliun atau sudah hampir sama dengan nilai aset yang dimiliki.

Sementara Direktur Operasi PT BIBU Panji Sakti Tulus Pranowo pun berharap agar segera keluar penetapan lokasi Bandara Bali Utara. Pihaknya berencana membangun Bandara Bali Utara di wilayah pantai di daerah Kubutambahan.