Anggota DPR minta pemerintah kurangi impor bawang putih

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta Kementerian Pertanian untuk mengurangi importasi bawang putih yang setiap tahun dapat mencapai lebih dari 450.000 ton.

"Saya sangat menyayangkan belum ada perubahan situasi importasi bawang putih dalam negeri, di mana tiap tahun kita tinggi sekali angka impornya dari China. Sebesar 99 persen kita yang ambil, sisanya dari India, Taiwan, Amerika Serikat, dan Mesir yang angkanya hanya ratusan hingga maksimal 2.000 ton,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Politisi PKS ini mengatakan, program-program pemerintah di Kementerian Pertanian sudah sangat mendukung kinerja pemerintah, terutama dukungan anggaran. Melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, setidaknya sebanyak Rp1,14 triliun telah dialokasikan pada 2021 melalui APBN. Namun, ia mengakui pemotongan anggaran akibat pandemi menjadikan APBN Kementan menurun lebih dari setengahnya sejak 2015.



Meski demikian, dia sangat menyayangkan sejak enam tahun lalu, China sebagai produsen dan eksportir bawang putih terbesar di dunia, secara konsisten mengirimkan bawang putih ke Indonesia dalam jumlah sangat besar.

Pada 2015, bawang putih asal China sebesar 482.000 ton, 2016 sebesar 445.000 ton, 2017 sebesar 550.000 ton, 2018 sebesar 585.000 ton, dan 2019 sebesar 472.000 ton. Bahkan yang terjadi selama ini, besarnya impor bawang putih menyebabkan komoditas ini selalu mengalami defisit neraca perdagangan dari 1996.



"Saya minta secara khusus kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian, setidaknya ada upaya mengurangi besaran importasi bawang putih di negara kita. Kegiatan dan program Kementan di Direktorat Jenderal Hortikultura mesti ada kisah suksesnya untuk menekan angka importasi bawang putih yang memang komoditas ini tidak banyak ditanam di Indonesia, dibandingkan dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang sangat banyak,” tutur dia.



Wakil rakyat asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan, agar ada bimbingan dan program yang menyasar langsung para petani bawang putih, baik bantuan pembinaan, bibit, dan lain sebagainya. Anggota DPR siap terjun langsung mendampingi pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasannya.

Ia mengatakan, saat ini, dengan perizinan impor yang tertuang dalam Permendag Nomor 20/2021, para importir memprediksi bawang putih berpotensi mengalami kelangkaan pada 2022.



Kementerian Pertanian, kata dia, harus menjawab tantangan ini, sehingga importasi menurun dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan bawang putih terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau. "Saya harap tahun depan ada perbaikan,” kata dia.