Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meyakini keseluruhan indikator sisi permintaan yang menopang perekonomian akan membaik pada tahun 2021 ini, tidak hanya indikator belanja pemerintah.
“Tahun ini kita berharap seluruh elemen agregat demand sudah mulai masuk ke zona positif. Dengan demikian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidak bekerja sendiri, namun bekerja bersama-sama dengan indikator dan variabel permintaan lain,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia optimis indikator sisi permintaan yang lain bertumbuh positif seiring dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) yang masih ekspansif di level 53,5 pada Juni 2021. Di tingkat global, kinerja industri manufaktur secara global juga menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu
“Ini artinya seluruh negara mulai bergerak perekonomiannya, yang akan menimbulkan demand untuk ekspor kita dan tentu arus modal untuk investasi,” ucap Menkeu Sri Mulyani.
Namun demikian, ia mengatakan akan tetap mewaspadai penyebaran COVID-19. Pada Juli lalu, penyebaran varian Delta COVID-19 membuat pemerintah terpaksa menarik rem darurat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga menekan PMI menjadi 40,1 pada Juli 2021, berdasarkan laporan IHS Markit.
Baca juga: Menkeu prediksikan konsumsi RI 2021 hanya tumbuh 2,8 persen
“Meskipun demikian, pada Agustus kita sudah melihat adanya lagi pembalikan arah sesudah kita menghadapi PPKM. Mobilitas masyarakat mulai meningkat dan memunculkan aktivitas konsumsi,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan akan terus berfokus menggunakan APBN untuk mengendalikan COVID-19 dan memulihkan perekonomian. Hal ini dilakukan dengan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, meningkatkan tracing, testing, dan treatment, serta menyalurkan bantuan sosial untuk 50,40 persen dari total masyarakat yang perekonomiannya paling rentan terdampak COVID-19.
“Saat ini realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 43 persen dari yang dianggarkan atau Rp326 triliun. Masih ada 4 bulan ke depan untuk meneruskan penyalurannya,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu: 1,5 miliar pekerja akan terdampak risiko perubahan iklim
