Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sudah saatnya daerah itu dan Indonesia secara umum untuk kembali memanfaatkan bahan makanan dan pangan lokal hingga herbal yang tumbuh serta berkembang sesuai potensi daerah masing-masing.
"Karena kita punya kekayaan yang luar biasa, yang bisa dorong untuk dimanfaatkan bagi sumber pangan masyarakat," kata Koster saat membuka Rakernas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tahun 2021 di Kuta, Badung, Selasa.
Baca juga: Akademisi Singaraja-Bali: obat herbal mampu lawan COVID-19
Dia menyebutkan salah satunya adalah arak Bali yang sudah sejak berabad-abad diproduksi secara turun-temurun dan menjadi ekonomi kerakyatan di Bali, untuk dikonsumsi maupun sarana upakara.
"Untuk itu, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Penny (Kepala Badan POM, red) dan jajaran yang telah memberikan jalan kepada arak Bali untuk bisa legal lewat Pergub, tentu dengan aturan dan pembatasan. Saya berhutang budi untuk itu," ucapnya.
Koster juga memandang peran penting Badan POM sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur peredaran bahan pangan dan olahan pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat.
"Khususnya untuk anak-anak, karena saya lihat anak sekarang gampang sakit karena banyaknya makanan yang kurang sehat beredar. Badan POM bisa berperan besar mengurangi hal tersebut, bisa lebih tegas lagi," ujarnya.
Baca juga: BPOM: Pandemi munculkan potensi obat herbal Indonesia
Gubernur Koster pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan POM yang memilih Bali sebagai tuan rumah Rakernas Badan POM Tahun 2021.
"Badan POM banyak membantu Bali selama pandemi COVID-19. Misalnya melalui pendampingan untuk ratusan UMKM di Bali. Pemilihan Bali sebagai tuan rumah Rakernas kali ini juga sangat membantu perekonomian Bali," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan agenda utama Rakernas Badan POM 2021 adalah sinkronisasi perencanaan program pembangunan tahun 2022 dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
Selain itu, penguatan komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan.
"Pengawasan obat dan makanan bersifat strategis, prioritas, dan multisektor. Mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, pembangunan nasional, hingga ketahanan bangsa," ucapnya.
Untuk itu, menurut Penny, Badan POM mengundang mitra kunci program pengawasan obat dan makanan dari Kementerian/Lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang pada pertemuan ini untuk bersama-sama merumuskan dan menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahun 2022.
"Tujuannya adalah untuk menciptakan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif," ujarnya.
Baca juga: Obsesi jadikan Bali sebagai pusat pengembangan herbal
Rakernas tahun ini mengangkat tema "Intensifikasi Koordinasi Pengawasan untuk Penguatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha dalam Peningkatan Daya Saing Obat dan Makanan guna Mendukung Pemulihan Ekonomi".
