Bupati Karangasem: Pemerintah harus tanggap dengan kemiskinan dan potensi

Karangasem (ANTARA) - Bupati Karangasem I Gede Dana menegaskan bahwa pemerintah harus tanggap dengan kemiskinan yang masih tinggi dan potensi daerah serta mampu bekerja dengan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Intinya, mana yang harus dikelola dengan baik, digarap dengan baik, agar berkontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan di Karangasem, melalui potensi yang ada," katanya saat berbicara dalam seminar bertajuk 'Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Karangasem' yang digagas Kejari Karangasem di Wantilan Kantor Bupati Karangasem (22/3/2021), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas  Ngurah Rai, Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP., itu, Bupati menjadi pembicara bersama Kepala BPK perwakilan Provinsi Bali Dr.Drs Sri Haryoso Suliyanto, M.Si., CSFA,dan Dekan FH Unud Dr. Putu Gede Arya Sumarthayasa.

Baca juga: Sehari setelah dilantik, Bupati Karangasem sambangi Banjar MageteLu - Desa Tista Abang

Bupati Gede Dana mengapreasiasi acara yang digagas Kejaksaan Negeri Karangasem itu, karena acara itu membuatnya memperoleh kesempatan bertemu langsung dengan seluruh OPD untuk menyampaikan Visi strategis Pemerintah Karangasem Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju "Karangasem Prakerti Nadi" (Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha , Santi dan Nadi).

Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan Visi strategis Pemerintah Karangasem yang tertuang pada misi keenam, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola  pemerintah dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

"Mampu mengembangkan tata kelola yang baik bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima, mampu bekerja dengan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, sehingga pemborosan sumber daya dapat dihindari," katanya.

Gede Dana menyebutkan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk mewujudkan Good Governance melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Juga, peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan, peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan dan penyederhanaan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Baca juga: Bupati Karangasem bantu 12 warga Peringsari yang isolasi COVID-19

Ia juga meminta dukungan mewujudkan tata kelola pemerintaan yang baik dengan kinerja Birokrasi yang harus fokus, lurus dan tulus. Fokus artinya hanya tertuju pada target, sasaran dan tujuan yang telah tercantum dalam perencanaan jangka panjang menengah dan jangka pendek, sehingga segala sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Lurus yang artinya, birokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa berpedoman pada norma, standar, prosedur dan  kriteria, termasuk taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tulus artinya, kinerja yang senantiasa  dilandasi dengan rasa pengabdian , pengorbanan yang ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya dan Wabup akan bekerja fokus, lurus dan tulus. Hal ini harus diikuti oleh semua OPD di Karangasem. Bapak/Ibu jangan malu, jika saya dan pak wakil tidak fokus, tidak lurus, tolong ingatkan kami," kata Gede Dana yang menyebutkan kepemimpinannya bersama Wabup Artha Dipa, berusaha bekerja profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan job description dalam aktivitas birokrasi maupun pelayanan publik.

Selain fokus, lurus dan tulus, pihaknya juga berupaya memperbaiki kualitas pekerjaan untuk pelayanan publik, terbuka terhadap ide, gagasan dan pemikiran baru, memanfaatkan segala kesempatan untuk berperan menciptakan kondisi yang lebih baik, menerapkan reward dan punishment kepada aparaturnya.

"Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan kepada seseorang atau kelompok yang telah berperilaku dan berprestasi baik untuk organisasi. Sedangkan punishment , memberikan hukuman kepada individu atau kelompok karena kesalahan, kecurangan, malas dan  tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas sehingga merugikan organisasi," kata Bupati kelahiran Datah 1 Januari 1968 itu.

Baca juga: Pemprov Bali: Hoaks, Gedung Nari Graha untuk vaksinasi masyarakat umum

Secara terpisah, Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya'kub berkunjung ke Bagian Humas dan Protokol Setda Pemkab Karangasem guna memberi dukungan kepada Pemkab Karangasem melalui kerja sama imbal siar untuk mengangkat potensi kabupaten di ujung timur Pulau Dewata yang dikenal dengan potensi pertanian dan wisata sejarah itu.

Dalam kunjungan itu (23/3/2021), Edy diterima oleh Kasubag Dokumentasi Pimpinan, Humas dan Protokol Pemkab Karangasem, Ni Luh Budi Astika, yang mewakili Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem Edi Setiadi DJ.

"Selain mengangkat potensi daerah, tugas penting kami juga membantu melakukan counter hoaks yang menyangkut daerah," kata Edy yang saat itu menyerahkan dua buku 'Suara Milenial Untuk Bali' terbitan LKBN ANTARA Biro Bali (2020) sebagai cenderama untuk jajaran Humas Pemkab Karangasem.