Jubir: PPKM Jawa-Bali tunjukkan sejumlah perbaikan

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali selama dua tahap memang belum menunjukkan hasil yang besar, tetapi terjadi sejumlah perbaikan.

"Yang penting adalah keterisian tempat tidur, baik untuk isolasi maupun perawatan sudah menurun. Dalam hal jumlah, keterisian tempat tidur di rumah sakit berkurang, meskipun di sisi lain ada penambahan kapasitas tempat tidur," kata Wiku dalam bincang-bincang yang diadakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara virtual diikuti di Jakarta, Senin.

Wiku mengatakan perbaikan lain yang terlihat adalah jumlah kasus positif COVID-19 sudah mulai melandai meskipun tidak terlalu besar. Karena itu, PPKM Jawa-Bali harus lebih ditegakkan, terutama kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Wiku, PPKM pada prinsipnya adalah membatasi kegiatan masyarakat. Apalagi, jumlah kasus memang cenderung meningkat sejak akhir tahun hingga Januari 2021.

Baca juga: Gubernur Bali: aktifkan posko gotong royong berbasis desa adat

"PPKM dimaksudkan untuk menurunkan laju penularan agar kasus bisa terkendali. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pada saat itu, yaitu liburan akhir tahun dan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi," tuturnya.

Terkait dengan inisiatif sejumlah kepala daerah yang kemudian membatasi kegiatan masyarakat pada waktu-waktu tertentu, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengimbau masyarakat di rumah saja pada akhir pekan, Wiku mengatakan itu merupakan salah satu intervensi yang dilakukan kepala daerah.

Menurut Wiku, pada prinsipnya pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan setiap saat untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, bisa jadi kepala daerah melakukan evaluasi dan melihat ada waktu-waktu tertentu yang memberikan kontribusi besar dalam penularan.

"Mungkin saat Sabtu dan Minggu, terjadi mobilitas penduduk yang tinggi karena ingin mencari hiburan sehingga kemudian dibatasi. Pengendalian COVID-19 memang tidak bisa disamakan secara nasional karena masing-masing daerah memiliki karakter masing-masing," katanya.