Bea Cukai, TNI AL, dan Ditpolairud buat patroli laut bersama

Denpasar (ANTARA) - Bea Cukai Denpasar bersama TNI Angkatan Laut dan Ditpolairud Polda Bali melakukan kegiatan Patroli Laut Bersama untuk menjaga perairan di wilayah Bali agar bebas dari kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara.

Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar Kusuma Santi Wahyuningsih di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Rabu, menyebutkan 30 personel dari Lanal, dari Bea Cukai dan Ditpolairud masing-masing 25 orang.

"Hari ini (11/11) baru pelaksanaan awal, kelanjutannya berdasarkan target dan hasil intelijen. Nantinya kami bisa saling bertukar informasi juga," kata Kusuma Santi Wahyuningsih.



Ia mengatakan bahwa keamanan laut tidak hanya menyangkut kedaulatan dan hukum, tetapi mengandung pemahaman bahwa laut harus aman bagi pengguna dan bebas dari ancaman pelanggaran hukum, seperti penyelundupan kayu ilegal, penyelundupan narkotika, psikotropika dan prekursor, pencurian ikan, serta penyelundupan bahan bakar minyak ilegal.

Selain itu, lanjut Kusuma, keamanan laut memiliki ruang lingkup yang cukup luas sehingga memerlukan organisasi, manajemen, dan sarana yang memadai.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan di wilayah laut, menurut dia, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi teknis di laut.

"Dengan melakukan patroli bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing antara TNI AL, Bea Cukai, dan Polairud, merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan tersebut," katanya.

Kusuma menjelaskan bahwa wilayah perairan Bali memiliki sejumlah potensi kerawanan, seperti kapal-kapal yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, masalah NPP.

Potensi kerawanan lainnya, seperti perdagangan sumber daya alam yang tidak seharusnya dan yang berkaitan dengan unsur-unsur penerimaan negara serta ancaman untuk keamanan bagi masyarakat.



Bea Cukai dalam pengawasan laut menggunakan pendekatan prosperity, yaitu pengawasan dan penegakan hukum di laut yang dititikberatkan pada kesejahteraan negara.

"Sebelumnya, kami lakukan sendiri-sendiri patroli pengawasannya. Akan tetapi, kami butuh sinergitas seperti sekarang karena perairan kita memang cukup luas jadi tidak bisa kami lakukan sendiri-sendiri. Perlu ada sinergi ini," ujarnya.

Kegiatan tersebut juga dinilainya sangat strategis karena masyarakat sangat berharap pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga didukung dengan terciptanya keamanan dan ketertiban, baik di darat maupun di perairan.