Denpasar (ANTARA) - Sebanyak 5.410 personel gabungan Polri, TNI hingga jajaran Desa Adat setempat dikerahkan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020 di sejumlah wilayah di Pulau Bali.
"Jadi, total personel ada 5.410 personel, yang sifatnya gabungan. Dari Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI ada 625 orang dan BKO Polda Bali 2.147 orang, sisanya di-back up personel Polres/Polresta," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Syamsi saat dihubungi di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bahwa personel yang dilibatkan ada 5.410 orang dan mengamankan 5.829 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada.
Pengamanan TPS dibagi menjadi tiga klasifikasi dari status aman, rawan dan sangat rawan serta TPS Khusus. Untuk TPS Khusus hanya ada lima lokasi. Kemudian, TPS Aman ada 3.673 lokasi, TPS Rawan 2.112 lokasi dan TPS sangat rawan ada 39 lokasi.
Baca juga: Mappilu PWI minta penegak hukum tindak bakal calon pelanggar protokol kesehatan
Kategori aman itu ya lokasinya tidak jauh dan mudah ditempuh, tidak ada konflik sosial di sana sehingga dianggap aman. Kategori rawan itu pernah terjadi konflik sosial dan sebelumnya pernah terjadi dan ada di situasi kerawanan. Sedangkan kategori sangat rawan pernah terjadi konflik sosial yang tinggi di daerahnya. Serta TPS Khusus itu untuk masyarakat disabilitas," jelas Syamsi.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di enam Kabupaten/Kota di antaranya Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli dan Karangasem serta Kota Denpasar.
Kategori aman, rawan dan sangat rawan sudah dibagi untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 tersebut.
Selain itu, Syamsi berharap saat kampanye, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah tidak membawa massa yang banyak dan melanggar aturan yang sudah berlaku.
"Untuk antisipasi kampanye, jadi semuanya tidak bergerak sendiri dan melibatkan Pemerintah Provinsi, TNI, semuanya sudah diimbau dari Mendagri bahwa semua pelaksanaan dalam Pilkada ini diharapkan tidak membawa massa yang banyak. Polri membantu apa yang jadi kebijakan Gubernur. Sehingga bawa massa yang banyak diharapkan tidak dilaksanakan dari masing-masing calon lah ya," jelasnya.
