Denpasar (ANTARA) - "Bali adalah kunci," ucap seorang teman jurnalis tentang kunjungan sejumlah menteri ke Pulau Dewata dalam waktu hampir bersamaan sejak Rabu (19/8) hingga Sabtu (22/8).
Tanpa merinci maksudnya, teman itu merujuk pada menteri yang datang ke Bali hampir bersamaan, yakni Menko Kemaritiman/Investasi, Menko Perekonomian, Menperin, Menristek, Menaker, Mensos, Mendag, Menteri Agraria/TR, Menkop/UKM, Menteri Pertanian, dan Wamen BUMN yang mewakili Menteri BUMN yang sedang berkunjung ke China dan Arab Saudi.
Mayoritas Menteri itu menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19 dari sisi ekonomi di Nusa Dua, Bali pada 21-22 Agustus 2020.
Namun, sebagian menteri juga menyaksikan lewat virtual atau tidak bisa hadir di Bali, seperti Menpera, Menhub, Menteri Agraria/TR dan Menteri LH. Di Bali, para menteri juga punya agenda acara sendiri di luar RKTM, namun terkait perekonomian juga.
Ya, masa pandemi yang hampir berjalan satu semester sejak pertengahan Maret 2020 itu agaknya memukul perekonomian nasional, diantaranya Bali. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan fakta di Bali, saat menghadiri RKTM yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Nusa Dua itu.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Menko di Provinsi Bali, yang merupakan bagian dari upaya bersama untuk pemulihan perekonomian yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya Bali," kata Koster saat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela-sela rakor tersebut (21/8).
Baca juga: Rakor di Bali, Menko Perekonomian Airlangga beberkan upaya percepat belanja pemerintah (video)
Wayan Koster mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama mengalami kontraksi 1,14 persen, namun pada kuartal kedua justru kontraksi bertambah 10,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap perekonomian di Provinsi Bali.
"Yang kami harapkan adalah agar pemulihan ekonomi Bali ini bisa dijalankan, dengan memulai aktivitas kepariwisataan Nusantara (wisatawan domestik) dan berharap nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara jika memang situasinya sudah memungkinkan untuk hal tersebut," ujarnya.
Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga memulai dari hal-hal yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam pemulihan perekonomian, diantaranya menghidupkan industri kerajinan rakyat, UMKM dan koperasi, termasuk pertanian.
"Saat ini produk pertanian Bali itu ekspornya mulai tumbuh dengan baik. Kami mohon dukungan transportasi darat maupun udara, terutama sekali karena pandemi COVID-19 penerbangan itu mengalami gangguan sehingga ekspornya turun padahal permintaannya juga ada dari luar negeri," ucap Gubernur yang baru saja melepas ekspor produk kakao ke Jepang, ekspor buah naga ke Tiongkok, dan buah salak dan manggis ke beberapa negara di Eropa.
Percepat belanja
Dalam rapat kordinasi (rakor) tingkat menteri di Nusa Dua, Bali (21/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah dengan menggenjot sejumlah program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-IV 2020.
"Supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif," katanya ketika memimpin rapat kordinasi tingkat menteri yang membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19 dari sisi ekonomi itu.
Upaya akselerasi belanja pemerintah diupayakan dari berbagai aspek di antaranya dari ketenagakerjaan yakni program kartu prakerja yang kini memasuki gelombang kelima. Dari empat gelombang sebelumnya, lebih dari 13 juta orang melakukan pendaftaran, sebanyak sembilan juta orang telah melakukan verifikasi melalui email dan sekitar tujuh juta orang telah dilakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK).
Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah mendorong produk domestik bruto sektor pertanian triwulan II 2020 yang dinilai memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen.
Upaya lain, lanjut dia, pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga sedang dikembangkan. Food estate itu diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektare," katanya.
Baca juga: Menko Perekonomian dorong UMKM Bali manfaatkan KUR untuk ekspor saat COVID-19
Selanjutnya, pemerintah menggenjot berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun nonperpajakan, kemudahan ketersediaan tanah, dan kesiapan infrastruktur. Tujuannya, memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi aspek perniagaan dan industri.
Di sektor UMKM, pemerintah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif dan pinjaman super lunak kredit usaha rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha.
Dari segi riset dan inovasi, pemerintah segera bekerja sama dengan BUMN dan swasta bidang farmasi agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah banyak serta kerja sama antarnegara dan lembaga dalam uji coba vaksin juga dilakukan.
"Periode 2020-2024, kata dia, sebagian proyek strategis nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang. PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan," katanya.
Dari kerja sama ekonomi internasional, pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan guna memberlakukan travel corridor arrangement (TCA). TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat bagi pebisnis dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral tanpa mengorbankan protokol kesehatan di tengah pandemi.
"Saat ini, pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," imbuh Menko Airlangga.
Bantu UMKM Bali
Selain melakukan rakor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri bidang ekonomi juga melakukan "action" untuk mempercepat realisasi belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bali, di antaranya untuk sektor yang bergerak di usaha perhiasan, pertanian, dan perkebunan.
"Berbagai langkah ini diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa COVID-19," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali (22/8).
Dalam kesempatan itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyerahkan bantuan kepada UMKM untuk mempercepat pemulihan aktivitas usaha yang diberikan kepada Celuk Design Center Jewerly di Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Perhiasan Perak Celuk, Gianyar, berupa satu unit mesin CNC.
Sementara itu dukungan penguatan usaha juga diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berupa benih komoditas perkebunan, pupuk organik, dan fasilitas sarana pasca-panen.
Fasilitasi bibit kopi arabika juga diberikan sebanyak 200 ribu pohon untuk Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng senilai Rp900 juta. Kemudian, fasilitasi bibit kelapa sebanyak 15 ribu pohon diberikan untuk delapan kabupaten se-Bali senilai Rp407.250.000.
Sementara itu bantuan berupa pupuk organik sebanyak 40 ton untuk bibit tanaman kopi di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng senilai Rp108.000.000. Terakhir, fasilitasi sarana pasca-panen dan alat pengolahan kopi untuk Kelompok tani Bon Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, dengan total nilai sebesar Rp361 juta.
Baca juga: Pemerintah percepat belanja PEN bantu UMKM di Bali
Dalam kesempatan itu pelaku UMKM lokal juga menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp18,13 miliar yang diberikan kepada 136 debitur. Hingga 31 Juli 2020 perkembangan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Bali terealisasi sebesar Rp2,99 triliun dan diberikan kepada 60.390 debitur.
Total outstanding sebesar Rp7,29 triliun diberikan kepada 559.866 debitur dengan kredit bermasalah (NPL) terjaga pada level yang rendah 0,52 persen. Sementara itu realisasi penyaluran KUR nasional hingga 31 Juli 2020 mencapai sebesar Rp89,2 triliun diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan NPL tetap terjaga yaitu 1,07 persen.
Secara terpisah, Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara juga membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada ribuan KPM di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan Desa Padangbai, Kecamatan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali (21/8).
Tak hanya itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pelaksanaaan tes cepat (rapid test) COVID-19 secara gratis untuk para tenaga kerja sektor pariwisata di wilayah Provinsi Bali guna memastikan kesehatan mereka. "Ini salah satu prorgam dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kondisi kesehatan teman-teman pekerja, terutama sektor pariwisata yang terdampak COVID-19, memulai adaptasi kebiasaan baru," kata Ida di kawasan Kuta, Badung (22/8).
Sebelumnya (19/8), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengunjungi objek wisata Pantai Mangiat, Badung, Bali, menegaskan bahwa Indonesia belum bisa membuka sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara untuk tahun ini, karena penyebaran COVID-19 masih terjadi, apalagi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia juga masih berlaku hingga akhir tahun.
"Angka penularan COVID-19 tidak seperti provinsi lain, Pemerintah Provinsi Bali masih bisa menangani dengan baik, tapi pariwisata itu tidak hanya Bali. Jangan terburu-buru, kita harus hati-hati dan waspada mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah klaster baru penularan virus pada pelancong yang datang ke Bali dan Indonesia. Kami mau turis domestik itu 70 persen. Masalah turis asing, kami sampai akhir tahun belum akan terima. Biar konsolidasi dulu," ujarnya.
