Gubernur Bali: nilai-nilai Tri Sakti Bung Karno tembus zaman

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster berpandangan gagasan Tri Sakti Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, yang bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa.

"Alasan itulah yang menyebabkan saya tanpa ragu di Bali untuk melaksanakan Bulan Bung Karno di Bali dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali sehingga bisa diterapkan juga di kabupaten/kota," kata Koster saat menutup rangkaian Bulan Bung Karno di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Selasa.

Koster juga mendaku/klaim bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi pertama yang melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia. Menurutnya diadakannya Bulan Bung Karno adalah untuk mengenang sosok Bapak Pendiri Bangsa tersebut sekaligus mengimplementasikan ideologi dan gagasannya selama ini.

"Sebagai seorang pejuang dan Bapak Bangsa yang telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan, Bung Karno telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno, yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan," ujarnya.

Pada acara yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat itu, ia menjelaskan pemikiran Bung Karno tersebut sangat cocok serta sinkron dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.  

Tri Sakti Bung Karno sangat ideal dimplementasikan di tingkat desa adat karena mempunyai ketiganya. Berdaulat secara politik menurutnya di desa adat sudah ada awig-awig dan perarem yang benar-benar dipatuhi oleh krama (warga). Berdikari secara ekonomi bisa didorong lagi karena desa adat mempunyai LPD yang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Bahkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat, desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru. Sementara desa adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat seni dan budaya sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya sangat cocok diterapkan di desa adat," ucap mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Baca juga: Gubernur Koster ajak generasi muda gelorakan gagasan Bung Karno

Menurut Gubernur Bali, kita harus bersyukur akan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan negara tercinta ini. "Jadi Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno, tetapi harus ambil makna nyata dalam mendorong masyarakat kita untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari," ujar Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Koster pun mengapresiasi lomba-lomba yang telah dilaksanakan untuk memperingati Bulan Bung Karno ini yaitu lomba Vlog Satgas COVID-19 Tingkat Desa Adat dan Lomba Video Pemanfaatan Pekarangan Rumah oleh Tim Penggerak PKK.

"Seperti lomba inovasi pemanfaatan pekarangan rumah ini, saya kira sangat baik sekali untuk mewujudkan kedualatan pangan di tingkat rumah tangga. Bayangkan jika semua masyarakat Bali bisa mengimplementasikannya, terlebih bisa memanfaatkan pekarangan di jalan-jalan desa atau halaman pura bia dimanfaatkan dengan baik, maka kedaulatan pangan untuk masyrakat bisa tercapai. Apalagi program ini telah digerakkan dari tahun lalu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali," katanya.

Dia juga mengaku sedang mengecek apakah lahan di Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali demi menuju kepada kedaulatan pangan masyarakat. Ia tidak ingin terbuai dengan sektor pariwisata saja, sumber pendapatan di Bali harus disokong oleh sektor riil lainnya, sehingga bisa menopang kehidupan masyarakat.

"Tidak seperti sekarang terkena COVID-19 sektor pariwisata tidak berjalan, maka pereknomian Bali juga mandeg. Saya ingin ke depan harus ada sektor lainnya juga yang bisa menopang dan pertanian adalah jawabannya," ujar Koster.

Baca juga: Buleleng akan bangun "Soekarno Heritage"

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Gusti Agung Ngurah Sudarsana mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno adalah Pergub Bali Nomor 19 tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno serta Acuan penyelenggaraan Bulan Bung Karno tertanggal 22 Mei 2020.

"Tujuan pelaksanaan Bulan Bung Karno adalah mengimplementasikan ajaran Tri Sakti Bung Karno. Yaitu,  Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, untuk mewujudkan keharmisan alam, manusia dan kebudayaan Bali dalam menyongsong Bali Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," katanya.

Rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Bulan Bung Karno yakni diawali apel Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020, Webinar dengan Tema Aktualisasi Tri Sakti Bung karno dalam menyongsong Bali Era Baru pada tanggal 6 Juni 2020 di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Lomba Vlog Satgas Covid-19 berbasis Desa Adat yang dilaksanakan dari tanggal 6-28 Juni 2020 dengan jumlah peserta 65 Satgas, lomba video dokumenter Inovasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa dari tanggal 6 – 27 Juni 2020.

Kemudian pertunjukan seni virtual yang diikuti oleh 11 kelompok seniman, sastrawan dan budayawan pada hari Minggu, 21 Juni 2020 dan Penutupan Bulan Bung Karno pada tanggal 30 uni 2020.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba yakni Lomba Vlog Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat juara 1 Desa Adat Mas, Ubud, Gianyar, juara 2 Desa Adat Banjarangkan, Klungkung, Juara 3 Desa Adat Beng, Gianyar. 

Sementara untuk lomba Dokumenter Pemanfaatan Pekarangan Rumah, Juara 1 TP PKK Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, Juara III TP PKK Desa Budeng, Kecamatan Jembrana dan juara 3 I Komang Suryawan.