Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terdapat tujuh perusahaan dari negara lain yang sudah memastikan akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, dan ada 17 perusahannya lainnya yang sudah menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Tanah Air.
“Saya senang hari ini ada tujuh yang pasti. Kemudian ada 17 yang miliki komitmen besar, sudah masuk 60 persen hampir 100 persen,” kata Presiden Jokowi saat meninjau kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, Selasa.
Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk terus mengejar perusahaan-perusahaan asing agar merelokasi parbriknya ke Indonesia. Dengan adanya relokasi industri dari negara lain ke Indonesia, maka akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menstimulus perekonomian.
“Saya sudah sampaikan ke menteri dan Kepala BKPM untuk terus dikejar, layani, disampaikan fasilitas yang ingin kita berikan, baik urusan lahan, izin, listrik, gas dan lainnya yang bisa beri daya saing bangsa kita,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menekankan tingkat daya saing usaha dan investasi Indonesia harus lebih baik dibanding negara lain agar dapat mengundang investor. Salah satu contoh upayanya, lanjut dia, adalah mempercepat perizinan relokasi dibanding jangka waktu perizinan di negara lain. Selain itu, kata Presiden, bisa juga dengan memberikan harga tanah yang kompetitif dibanding negara lain.
"Tujuan besarnya membuka lapangan kerja sebesar-besarnya kepada warga. Saya tidak mau lagi. Tadi ada potensi 119 perusahaan akan relokasi, jangan sampai kita tidak dapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," ujar Presiden Jokowi.
Saat ini, kata Presiden, kecepatan untuk mengurus perizinan merupakan daya tarik yang paling dicari investor dan dunia usaha.
“Sekarang bukan negara besar kalahkan negara kecil tapi negara cepat kalahkan yang lambat,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam kunjungan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BKPM Bahlol Lahadalia, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.
