Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah pelaksanaan pertandingan 10 cabang olahraga yang dicoret dari PON 2020 Papua kepada pemerintah.
“Selaku Ketum KONI saya tetap akan berupaya semaksimal mungkin karena kepentingan atlet di atas segala-galanya. Tapi apapun keputusan pemerintah untuk PON, kita akan patuh dan kita akan ikuti,” kata Marciano di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Marciano tetap menyimpan harapan kepada Ketua Umum PB PON sekaligus Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat mempertimbangkan keputusan mempertandingkan 10 cabang olahraga tersebut meski di luar Papua.
Baca juga: Sistem pendaftaran atlet PON 2020 daring mulai 20 Februari
Baca juga: KONI Bali siapkan atlet berpotensi raih medali PON 2020
Alasan perlu dipertandingkan 10 cabor tersebut, menurut dia, sebab ajang PON merupakan satu-satunya multievent nasional yang menjadi kesempatan bagi para atlet menunjukkan kemampuannya setelah melalui proses pembinaan hampir selama empat tahun.
“Jadi sebetulnya bicara olahraga itu kepentingan atlet yang harus kita utamakan. Jangan hal-hal lain karena bicara kepentingan olahraga itu prestasi atlet itu terukur prestasinya kalau ada event yang tertata dengan baik,”
“Untuk bisa mengikuti satu multievent seperti PON, daerah dan cabor telah mempersiapkan mereka (atlet) selama empat tahun,” ujarnya.
Keputusan 10 cabor itu hingga kini memang belum mendapat titik terang. Kepulangan Menpora Zainudin Amali usai menemui Gubernur Papua beberapa waktu lalu pun tak membawa jawaban pasti ataupun memecahkan masalah karena Lukas Enembe sedang tidak berada di tempat.
Hingga saat ini, Menpora masih menunggu keputusan dan konfirmasi dari Ketua Umum PB PON soal apakah 10 cabor itu dicoret atau akan dipertandingkan di luar Papua.
Ia juga berharap 10 cabor dicoret itu bisa dipertandingkan mengingat federasi dari 10 cabor tersebut telah menggunakan dana APBD untuk melakukan pembinaan berupa pemusatan latihan (pelatda), kejurnas, dan kualifikasi Pra-PON.
Harapan itu sebetulnya sempat muncul saat Jawa Timur bersedia menjadi tuan rumah pendamping dan mengeluarkan biaya sendiri. Namun Menpora menegaskan, pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah pendamping PON pun tetap berada di tangan PB PON.
"Tentang 10 cabor ini sebenarnya belum ada keputusan kita tentang Jatim. Saya tidak tahu dari mana tiba-tiba muncul (Jatim). Yang ada adalah beberapa daerah mengusulkan, tapi yang sangat bersemangat adalah Jatim," kata Zainudin.
