Menpora beri opsi PON Papua diundur hingga Oktober 2021

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memberikan opsi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua yang semestinya digelar pada 20 Oktober-2 November untuk digeser ke Oktober tahun depan apabila tidak memungkinkan diadakan tahun ini.

"Apabila ditunda, maka PON masuk ke 2021. Mudah-mudahan pandemi virus corona sudah selesai. Dan kami ancang-ancang waktu sampai dengan Oktober 2021. Itu hasil komunikasi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat yang mendapat masukan dari KONI daerah," kata Zainudin saat rapat kerja virtual bersama Komisi X DPR RI, Selasa.

Opsi waktu tersebut, kata Zainudin, telah dipertimbangkan dan disesuaikan agar tidak bentrok dengan multievent olahraga internasional lainnya di tahun depan, seperti SEA Games Vietnam (November 2021) dan Olimpiade serta  Paralimpiade Tokyo pada Juli-Agustus 2021.

Baca juga: Menpora sebut persiapan PON 2020 terhambat COVID-19

Semula, Kemenpora sempat memberikan pilihan alternatif lain bahwa PON Papua digeser ke Maret tahun depan, namun ditolak oleh daerah-daerah dengan alasan anggaran.

Dengan demikian, opsi penundaan pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut hingga Oktober 2021 dinilai Zainudin sangat memungkinkan, meski nantinya ada kemungkinan POPNAS dan Peparpenas 2021 ditiadakan.

Zainudin menambahkan kondisi pandemi virus corona juga telah mengganggu pembangunan arena olahraga atau venue untuk PON. Pengerjaan venue yang ditargetkan kelar Juli tahun ini pun terancam molor.

Baca juga: KONI: penyelenggaraan PON Papua tergantung situasi COVID-19

“Jika April tahun ini masih wabah corona belum selesai maka pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON berpengaruh. Opsi ini juga melihat bagaimana pengerjaan venue, tempat penginapan yang terkendala karena akses sudah dibatasi di Papua,” kata Zainudin.

Kendati telah menyiapkan opsi penundaan, Zainudin menegaskan keputusan soal nasib PON 2020 tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Semua usul Komisi X DPR RI terkait PON Papua akan disampaikan dalam rapat kabinet bersama presiden dalam waktu dekat ini.