Singaraja (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali meraih Predikat Kategori B (Baik) pada "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award Wilayah 2 Tahun 2019" yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Nusa dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (27/1).
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG.
"Astungkara, ada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang semula dengan nilai 68.97 (predikat B) meningkat menjadi menjadi 69.02 dan kembali meraih (predikat B)," kata Wabub Sutjidra setelah menerima penghargaan itu.
Menurut Sutjidra, prestasi ini menunjukkan nilai akuntabilitas, kualitas pembangunan budaya kinerja, birokrasi, dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada Pemkab Buleleng sudah baik.
"Sedikit lagi ada peningkatan kinerja, Buleleng bisa meraih BB. Saya yakin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Buleleng bisa mengefisienkan dan mengoptimalkan program kegiatan yang ada saat ini," ujar Sutjidra.
Baca juga: Di Bali, Kemenpan RB serahkan hasil evaluasi SAKIP 161 pemda
Sutjidra mengharapkan torehan hasil positif ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, khususnya program-program yang menyentuh langsung sisi kesejahteraan masyarakat seperti seruan dari Bpk Presiden RI.
"Saya bersama pak Bupati akan mendorong peran seluruh SKPD di Pemkab Buleleng, agar bersama-sama mensinergikan antarprogram, sehingga hasilnya lebih terukur dan optimal," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng, Dra.I DW.A.A.Sri Ambarawati ditemui setelah akhir acara mengucapkan terima kasih atas komitmen Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. "Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Badung dapat predikat BB SAKIP tahun 2019
Sesuai arahan untuk mencapai nilai BB tentu ada hal-hal penting yang harus ditindaklanjuti. "Seperti halnya sinergitas antar SKPD dalam menciptakan sebuah program yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Ambar.
