Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan fokus membangun Papua dan Papua Barat secara holistik dalam lima tahun mendatang dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta instansi lain untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan secara terpadu.
"Kalau setiap lembaga punya program berbeda-beda, tidak akan ada gunanya, sekarang diharapkan menyatu meski anggaran masing-masing," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki desk khusus Papua, begitu juga di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
Dia berharap dua desk tersebut berada dalam satu payung sehingga program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terkoordinasi lebih optimal oleh desk Papua itu.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pemekaran Papua aspirasi dari bawah
Dalam lima tahun mendatang, lanjut dia, pemerintah menyiapkan lima agenda agar pembangunan di Bumi Cenderawasih itu tidak hanya hadir dalam infrastruktur fisik tetapi tujuannya juga tercapai untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Lima agenda itu, lanjut dia, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan birokrasi.
Selain itu, transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dan dukungan SDM Papua yang berkualitas serta percepatan pembangunan yang terpadu.
"Pembangunan Papua tidak semata Infrastruktur tapi juga harus di bidang peningkatan kualitas SDM, SDM orang asli Papua melalui pendidikan," kata Menko Mahfud.
Baca juga: Kemenko PMK: Papua jadi model penanganan kekerdilan
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, Mahfud meminta Bappenas, selain fokus transformasi secara holistik, juga merumuskan model/cara baru dan cara kerja baru dalam mengelola Papua.
Bappenas, lanjut dia, juga diminta untuk memastikan seluruh program untuk kemajuan Papua dan Papua Barat terlaksana.
