Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pembangunan yang sedang pemerintah lakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat dicemaskan oleh kelompok bersenjata.
"Dengan pembangunan yang masif di Papua itu, maka kecemasan yang dihadapi oleh mereka adalah dia tak bisa lagi membohongi rakyat. Dia tidak bisa lagi membohongi dunia luar," kata Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Rabu.
Menurut dia, saat ini sedang terjadi provokasi secara masif di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata.
Sementara itu terkait dengan unjuk rasa yang membawa bendera bintang kejora di Taman Pandang seberang Istana Kepresidenan Jakarta, Moeldoko menjelaskan aparat dan pemerintah tidak emosional.
Baca juga: Kontak senjata masih berlangsung di Deiyai, Papua
Baca juga: Gubernur Papua akan ulangi bertemu penghuni asrama Papua di Surabaya
"Karena kalau kita ikut larut dalam emosi, maka langkah tindakan menjadi tidak terkontrol. Memang sengaja diprovokasi untuk itu, tujuannya apa, agar kita melakukan tindakan," jelas Moeldoko.
Selain itu mengenai isu tertembaknya enam warga sipil di Papua, aparat keamanan sedang mengonfirmasi kabar tersebut.
"Justru yang meninggal kan dari TNI 1 orang, luka dari kepolisian 2 orang," demikian Moeldoko.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas tindakan diskriminasi yang menyinggung ras dan etnis.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepolri Jenderal Tito telah berkunjung ke Timika pada Rabu menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya.
Pertemuan itu untuk berdialog dengan tokoh setempat terkait permasalahan kasus rasisme di Malang, Surabaya, dan Semarang sehingga memicu unjuk rasa di Papua.
Menurut Hadi, pengusutan hukum atas kasus tersebut terus dilakukan. "Saya tegaskan TNI tidak memberikan peluang terhadap pelaku-pelaku rasis dan akan kita tindak tegas," demikian Marsekal Hadi.
