Gubernur Koster setujui penyertaan modal Rp50 miliar untuk BPD Bali

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menyetujui penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bali 2020 untuk Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Rp50 miliar sebagai upaya memperkuat posisi bank daerah itu menjadi pilar dan agen pembangunan perekonomian di Pulau Dewata.

"BPD Bali harus betul-betul kita dukung agar betul-betul menjadi kekuatan ekonomi di Bali," kata Koster saat menyampaikan Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali dan Jamkrida, dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.

Koster menyatakan setuju dengan saran semua fraksi di DPRD Bali agar Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas tunggal (51 persen) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

"Keberadaan BPD Bali harus didukung dan diperkuat posisinya secara bersama-sama sebagai pilar dan agen pembangunan perekonomian Bali. Hal itu dilakukan melalui upaya-upaya seperti penguatan modal, pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM," ujarnya.

Di samping itu penguatan sistem pengelolaan dalam pelayanan sehingga mampu bersaing dengan berkembangnya perbankan nasional yang sangat dinamis, dipicu oleh derasnya perkembangan teknologi informasi.

Dengan disetujui penambahan modal untuk BPD Bali pada 2020 menjadi Rp50 miliar, ada peningkatan dibandingkan sebelumnya yang sebesar Rp30 miliar.

Baca juga: BPD Bali-LPD luncukan e-link untuk masyarakat adat

Orang nomor satu di Bali itu pun mengaku menaruh perhatian pada perkembangan BPD Bali. "Saya terus mengikuti RUPS-nya, tidak pernah saya tidak hadir, asal diundang saya hadir untuk memberikan masukan bagi rencana ke depan juga mengubah branding dan tampilan BPD," ucap Koster.

Di sisi lain, mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyoroti gedung kantor BPD Bali di kawasan Renon, Denpasar, yang dipandang sudah kalah saing dibandingkan gedung sejumlah bank nasional.

"BPD sekarang kantornya saja burem, sudah terlalu lama, wajahnya sudah kalah saing dengan BNI, BRI, Bank Mandiri yang wajahnya cerah. Oleh karena itu, tanah provinsi di sebelahnya yang 50 are, yang sekarang digunakan untuk gedung GIPI dan Kantor Samsat bisa digunakan untuk membangun kantor BPD yang megah dan gagah," katanya.

Baca juga: Koster minta tiga lembaga keuangan lokal bersinergi bangkitkan UMKM

Selain itu, Koster mengusulkan logo BPD Bali juga diubah desainnya menjadi lebih menarik. "Logonya saya minta untuk diubah, sekarang ini warnanya hijau seperti warna Dinas Lingkungan Hidup. Saya minta carikan ahli, desainnya agar menarik. Kalau sekarang warna hijau 'tidak membuat tertarik," ujar Koster.

Masih dalam kesempatan yang sama, Koster juga menyetujui tambahan penyertaan modal untuk PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Bali dari sebelumnya Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar.

"Saya juga setuju untuk menambah penyertaan modal, sehingga akan lebih memperkuat kapasitas dalam memfasilitasi penjaminan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 300 ribu di seluruh wilayah Bali. Ini merupakan kebijakan yang sangat tepat dan harus dilaksanakan dengan benar serta konsisten dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat kecil," ujarnya.