Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan acara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
"Acara itu strategis untuk menyelaraskan visi-misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke depan. Karena semua akan berbicara mengenai penyelarasan itu, agar seluruh pemda serempak mendukung program prioritas kita bersama," kata Bahtiar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/11) malam.
Rakornas akan dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi akan diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara untuk memaparkan pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
Jika tak ada perubahan, kata Bahtiar, maka diskusi sesi pertama dengan tema "Kebijakan Strategis 2020-2024" akan diisi oleh empat menteri koordinator (menko), yaitu Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta akan dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.
Sesi kedua terkait dengan "Pembangunan SDM" akan menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agama Fachrul Razi sebagai narasumber. Sesi itu akan dimoderatori oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi.
Sesi ketiga, yakni pembahasan "Pembangunan Infrastruktur" akan diisi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar selaku narasumber. Sesi itu akan dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori.
Sesi keempat dengan tema "Penyederhanaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi" akan menghadirkan narasumber Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan akan dipandu oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo.
Sesi kelima terkait dengan "Transformasi Ekonomi I" akan diisi oleh paparan dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang akan dipandu oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
Sesi keenam terkait tema "Transformasi Ekonomi II" akan diisi paparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sesi ini akan dipandu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Sesi ketujuh dengan tema "Pengawasan" akan diisi oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Simanjuntak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta akan dipandu oleh Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Sesi kedelapan terkait dengan "Penegakan Hukum dan Keamanan" akan diisi oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Panel tersebut akan dipandu oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
"Dalam kesempatan itu, banyak pokok-pokok pikiran yang akan dijabarkan oleh berbagai narasumber terkait visi-misi Presiden Jokowi, karena kita tahu bahwa tidak ada visi-misi selain visi-misi Presiden, dan itu menyangkut program pemerintah hingga tahun 2024 nanti," kata Bahtiar pula.
