Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sambut Hari Dharma Karyadhika ke-74 dengan menggelar kegiatan Legal Expo selama dua hari, 26 - 27 Oktober 2019 di salah satu mal di Denpasar,
"Kegiatan Legal Expo kali ini berupa pameran dan layanan publik yang diadakan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM dan juga instansi terkait," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Sutrisno, di Denpasar, Sabtu.
Bulan Bhakti Dharma Karyadhika 2019 ini ditetapkan berlangsung sejak tanggal 30 September – 30 Oktober 2019 dengan tema "Transformasi Meraih Kinerja PASTI".
Ia mengatakan bahwa transformasi memiliki arti sebagai proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu.
"Saya bergarap agar para ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat saling memberikan kontribusi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)," jelasnya.
Dalam sambutannya, Sutrisno juga mengatakan tentang maskot Hari Dharma Karyadhika ke-74 adalah hewan rusa.
"Jadi Rusa ini dipilih karena sifatnya yang cerdik, lincah, cepat, kuat dan tangkas. Selain itu, rusa juga melambangkan semangat dan minat dan bakat serta kemampuan yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang tinggi juga," katanya.
Menurutnya, kegiatan Legal Expo pada 26 – 27 Oktober 2019 di salah satu mal di wilayah Denpasar ini, menjadi upaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang hasil kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Duta kabupaten/kota di Bali perebutkan tiket lomba Kadarkum 2019 nasional
Selain itu, pada pelaksanaan ini masyarakat setempat juga dapat mengajukan pelayanan publik sehingga merasakan kemudahan akses tersebut.
Beberapa instansi yang terlibat diantaranya Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Polresta Denpasar, Trans Studio Mall Bali, PT. JAS Bandara Ngurah Rai, Bank Mandiri, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, serta Lapas Perempuan Denpasar.
