Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak kalangan akademisi, terutama mahasiswa untuk tetap dalam koridor hukum dalam menyampaikan aspirasi menyikapi dinamika politik di dalam negeri dan tetap menjaga keamanan Pulau Dewata.
"Saya apresiasi dan sangat menghormati bagaimana pergerakan mahasiswa, penuh semangat dan dinamis. Saya senang dengan adanya gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya. Namun saya harap perhatikan juga sopan santun, tata tertib saat kita berdemokrasi," kata Koster dalam Simakrama dengan Rektor, akademisi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Rumah Jabatan Gubernur, Jayasabha Denpasar, Rabu malam.
Menurut Koster, demokrasi dalam konteks Bali harus lebih cair, terlebih tiap generasi punya tantangannya masing-masing. "Saya pribadi sangat terbuka terhadap kritik, tentunya yang konstruktif. Kalau ada kebijakan yang kurang pas, silakan mahasiswa kritik," ucapnya.
Pria kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini mengingatkan kondisi keamanan Bali yang sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata di Pulau Dewata.
"Sebagai destinasi wisata dunia, 68 persen pendapatan masyarakat Bali berasal dari pariwisata. Ada 49 persen yang bersentuhan langsung dengan wisatawan. Besarnya ketergantungan Bali pada wisatawan, maka sedikit saja terjadi isu keamanan, ekonomi akan 'goyang' dan semua sektor akan terpengaruh," ujar pria yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.
Baca juga: Menko Luhut: demo boleh, jangan merusak
Untuk itu, Gubernur Koster mengajak para mahasiswa melihat Bali tak hanya dalam skala lokal tapi juga nasional hingga global. "Dalam skala nasional, kita ini adalah bagian dari tatanan rumah besar bernama NKRI. Dengan ideologi yang sudah final, Pancasila. Ini harus kita pertahankan sekuatnya, dari ancaman ideologi lain. Agar kita tetap eksis, masyarakatnya, budayanya dan tradisinya," ajak Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Dalam lingkup global, Bali yang sudah ditasbihkan sebagai destinasi terbaik dunia disebut Gubernur Koster juga harus cermat menyikapi penurunan ekonomi global, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kemampuan ekonomi calon wisatawan.
Untuk makin memperkuat peran perguruan tinggi di Bali, Gubernur Koster mengaku akan segera melaksanakan sinergitas penelitian kalangan akademisi dengan program pemerintah daerah.
"Mulai tahun 2020 akan di-klop-kan ini. Agar penelitian, praktek, kerja dan karya ilmiah bisa selaras dengan program-program pemerintah daerah. Hasilnya jelas, untuk mendukung program pemerintah daerah. Saya akan agendakan pertemuan dengan jajaran akademisi minimal setahun dua kali untuk mendukung sinergi tersebut," ujarnya.
Baca juga: Mahasiswa jelaskan aksinya untuk kawal DPR tuntaskan agenda reformasi
Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali – Nusra dan Ketua Forum Rektor PT Bali Prof Dasi Astawa mengucapkan terima kasih atas forum simakrma yang digelar Gubernur Koster.
"Beberapa Gubernur sebelumnya, jarang sekali ada forum seperti ini. Semoga bisa mempererat hubungan pemerintah dan kalangan perguruan tinggi, dan kami siap untuk mendukung visi Bapak Gubernur, Namgun Sat Kerthi Loka Bali," katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Presiden BEM Universitas Udayana Javents Lumbantobing memastikan gerakan mahasiswa dalam aksi 'Bali Tidak Diam' akan tetap dalam koridor menjaga kedamaian pulau Dewata.
"Kami pastikan, kami mahasiswa tetap cinta NKRI dan Pancasila sebagai ideologi. Meskipun saat ini kami memandang perlu untuk turun ke jalan, menanggapi masalah RUU KUHP, Kebakaran hutan hingga kisruh di Papua," katanya.
Baca juga: Massa "Bali Tidak Diam" ajukan tujuh tuntutan ke DPRD Bali
Dalam acara tersebut, dideklarasikan pula Deklarasi Bali yang dibacakan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, berisi pernyataan sikap menyikapi perkembangan kondisi politik dan keamanan nasional belakangan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Dewa Made Indra, Putri Suastini Koster, Ketua Aptisi Wilayah VIII Bali Made Sukamerta, Rektor Universitas Udayana Prof AA Raka Sudewi, serta perwakilan PTN/PTS serta BEM se-Bali.
