Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat menargetkan sekitar 70 persen hingga 75 persen akses keuangan dapat tercapai pada tahun 2019 dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat diatasi.
"Dari kami tentu melakukan perencanaan keuangan terlebih dulu, apa-apa saja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, setelah itu kita bawa ke lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh mereka, kalau kelas ke bawah kita bawa ke LKM, BPR dan PNM. dan juga OJK secara nasional untuk target tahun 2019, memiliki akses keuangan sebesar 75 persen dan semoga tercapai, tahun 2016 akses keuangannya sekitar 63 persen, untuk 2019 tercapai dan kami optimistis," kata Kepala OJK NTB Farid Faletehan, di Lombok Tengah Sabtu.
Ia juga mengatakan apabila dalam pemenuhan kebutuhan dengan pembiayaan kecil, pihaknya akan melibatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sedangkan apabila pembiayaannya sedikit lebih besar, maka akan melibatkan BPR dan jika lebih besar lagi akan melibatkan pihak bank guna menciptakan situasi akses keuangan yang optimal.
"Pas Oktober kemarin kita bikin pasar keuangan rakyat, dengan UMKM-UMKM, kuliner dan tempat lainnya lainnya, di sana juga pihak OJK mempertemukan dengan bank-bank dan juga pemda terkait dengan kebutuhan dana yang diperlukan daripada masyarakat," ujar dia lagi.
Selain itu, pertumbuhan nasabahnya terdapat jumlah pembiayaannya dari April 2018 hingga April 2019 sekitar 83 persen dengan jumlah 150 ribu lebih nasabah. Ada pun dari segi sistem yang diterapkan yaitu PNM memiliki produk dengan nama Mekar yang merupakan kredit kelompok, dengan jumlah satu kelompok akan diberi pinjaman sebesar Rp750 ribu atau Rp1 juta untuk sepuluh orang.
"Situasi perbankan, dengan adanya bencana seperti gempa kemarin itu pertumbuhannya untuk PNM sampai 83 persen dalam kondisi setelah gempa dan tentu itu merupakan sesuatu yang luar biasa, dalam kondisi gempa pun masyarakat di bawah juga banyak membutuhkan, cuma banyak yang belum tersentuh," katanya pula.
Baca juga: OJK adakan pelatihan bersama media di Mandalika
Baca juga: OJK Bali-Nusra cabut izin BPR Legian
Baca juga: OJK ingatkan masyarakat tidak tergiur "Money Game"
Dia juga menambahkan akan berusaha untuk meningkatkan dan menggencarkan proses dari setiap perencanaan keuangan. Keberadaan petani dan nelayan di NTB memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun ditemukan masalah pada saat pengelolaannya, sehingga berdampak pada pertumbuhan yang lambat.
"Dengan pertumbuhannya yang lambat dan pengelolaannya juga kurang membuktikan bahwa setiap orang mampu menghasilkan uang, namun belum tentu mampu mengelola uang yang dimiliki dari hasil pengelolaan sebagai petani maupun nelayan," kata dia lagi.
