Pengamat politik yakin Golkar mampu atasi konflik internal

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama meyakini Partai Golkar dapat melalui konflik yang terjadi di internal, khususnya terkait wacana pergantian ketua umum partai tersebut.

"Golkar itu bukan partai kecil, artinya secara historis, konflik yang terjadi di internal bukan sekali atau dua kali namun bisa bertahan dalam dinamika yang ada," kata Heroik dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai, dimensi pengelolaan partai di internal Golkar sudah cenderung mapan sehingga mampu mengelola konflik yang ada.

Menurut dia, desakan adanya percepatan Musyawarah Nasional (Munas) di Golkar merupakan bagian dari dinamika internal partai tersebut.

"Buktinya kalau kita melihat di Pilkada sebelumnya, di tengah konflik yang ada, perolehan kursi Golkar cukup signifikan, padahal di tengah konflk yang ada," ujarnya.



Heroik mencontohkan perolehan suara Golkar sejak 1999 hingga 2019 tidak pernah keluar dari tiga besar sehingga itu membuktikan kematangan Golkar dalam perpolitikan Indonesia.

Selain itu, dia tidak bisa menanggapi lebih jauh terkait apakah Golkar tidak mendapat efek ekor jas ketika mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun kalau melihat hasil survei sebelum Pemilu 2019, Golkar termasuk partai yang mendapatkan efek ekor jas meskipun tidak terlalu signifikan," katanya.

Sebelumnya, dalam diskusi Perspektif Indonesia, politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan Munas Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan komposisi kabinet.

"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Ketum Golkar ke depan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.

Yorrys mengatakan Ketum Golkar ke depan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.

"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu alasan Munas dipercepat adalah menurunnya perolehan kursi Golkar di DPR RI, yaitu dari 91 kursi menjadi 85 kursi padahal di Pemilu 2019 terdapat penambahan 15 kursi, dampak dari bertambahnya Daerah Pemilihan (Dapil).