Negara (Antara Bali) - Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya Kamis, mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan ultimatum kepada pihak Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara terkait penyediaan lahan untuk SMP Negeri 6 Negara.
Menurut Gunadnya, ia sudah bertemu dengan Lurah Lelateng sekitar seminggu yang lalu untuk membahas masalah lahan SMP Negeri 6 Negara yang belum ada kejelasan.
"Pada intinya kita minta pihak kelurahan menyediakan lahan yang bisa dibeli sesuai dengan NJOP, kalau tidak bisa akan kita pertimbangkan untuk memindahkan SMP tersebut ke desa atau kelurahan lain," kata Gunadnya.
Ia mengungkapkan, dua desa yaitu Pengambengan dan Berangbang menyatakan sudah menyiapkan lahan jika Kelurahan Lelateng gagal.
Untuk pembangunan gedung SMP Negeri 6 Negara, Pemkab membutuhkan lahan seluas satu hektare dengan anggaran sebesar Rp 400 juta.
Namun untuk pengadaan ini, Gunadnya mengeluhkan kenyataan harga tanah di lapangan yang jauh di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
"Kita tidak mungkin membeli tanah di atas NJOP karena bisa kena kasus hukum meskipun kenyataan di lapangan sulit mendapatkan lahan dengan harga sesuai NJOP," ujarnya.
Rencananya SMP ini akan berdiri di Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng agar bisa diakses dengan mudah oleh desa sekitar seperti Pengambengan dan Tegalbadeng Timur.
Gunadnya mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu hingga Sabtu (1/10) bagi Kelurahan Lelateng untuk menyediakan lahan tersebut.
Di sisi lain, informasi di lapangan menyebutkan, Kelurahan Lelateng sudah mendapatkan warga di Lingkungan Awen yang bersedia menjual tanahnya sesuai NJOP.
Karena belum memiliki gedung, murid-murid SMP Negeri 6 Negara terpaksa menumpang di gedung milik SMP Negeri 4 Negara.
SMP ini sendiri sudah membuka pendaftaran siswa baru sejak tahun ajaran 2011 dan tenaga pendidik maupun tata usaha sudah siap tinggal menunggu gedung saja. *
Pemkab Jembrana Ultimatum Kelurahan Terkait Lahan SMP
Kamis, 29 September 2011 8:37 WIB