Gubernur Bali tunjuk Plt Kepala OPD pensiun

Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Wayan Koster sudah menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah pemprov setempat yang purnabakti atau pensiun pada Desember 2018.

"Mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas oleh Bapak Gubernur akan bertugas sampai dilantiknya pejabat definitif," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Rabu.

Lihadnyana mengemukakan, khusus pada Desember 2018 memang cukup banyak pimpinan OPD (jabatan eselon II) di lingkungan Pemprov Bali yang pensiun.

Adapun pejabat eselon II Pemprov Bali yang pensiun pada Desember 2018 diantaranya Staf Ahli Gubernur Bali Gede Putu Jaya Suartama (pensiun per 2 Desember 2018), Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana (pensiun 15 Desember 2018), Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman I Ketut Artika (pensiun 22 Desember  2018).

Selain itu, ada Kadis Kebudayaan Dewa Putu Beratha (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Dukcapil dan KB I Wayan Sudana (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Penanaman Modal Daerah IB Made Parwata (pensiun 31 Desember 2018), dan Kadis Sosial I Nyoman Wenten (pensiun 31 Desember 2018).

Lihadnyana menambahkan, mereka yang ditunjuk Gubernur Bali sebagai pelaksana tugas dari sejumlah kursi kepala OPD yang lowong itu juga saat ini merupakan pejabat eselon II Pemprov Bali. Mereka yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt, akan mulai bertugas rangkap jabatan  1 Januari 2019;

"Jadi, selain menjabat sesuai dengan SK definitifnya, mereka juga diberi tugas sebagai pelaksana tugas pada OPD yang pimpinannya memasuki masa purnabakti," ucapnya yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali itu.

Dari SK Penugasan yang dikeluarkan Gubernur Bali, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Putu Astawa menjadi Plt Kadis Kebudayaan; Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik Nyoman Sujaya sebagai Plt Kadis Kependudukan, Catatan Sipil dan KB; serta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dewa Putu Sunartha sebagai Plt Kadis Perizinan dan Penanaman Modal.

Berikutnya, Asisten Bidang Administrasi Umum I Wayan Suarjana sebagai Plt Kepala Satpol PP,  Asisten Pemerintahan dan Kesra Ida Bagus Kade Subhiksu sebagai Plt Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Kesehatan dr Ketut Suarjaya sebagai Plt Kadis Sosial, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nyoman Astawa Riadi sebagai Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Bali.

Oleh karena izin dari Menteri Dalam Negeri sudah keluar beberapa hari lalu, Lihadnyana mengatakan akan segera  membentuk tim panitia seleksi untuk lelang jabatan terhadap posisi pejabat eselon II yang lowong itu.

Meskipun sejumlah kepala dinas rangkap jabatan sebagai Plt, kata Lihadnyana, mereka hanya mendapat gaji satu yakni di tempatnya sebagai pejabat definitif. "Tidak boleh dobel gaji, pekerjaannya yang dobel," selorohnya.

Sebelumnya sudah ada tiga jabatan eselon II Pemprov Bali yang sudah lowong beberapa bulan. Salah satunya, kursi Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Bali yang ditinggalkan I Gede Suarjana.  ursi yang ditinggalkan Gede Suarjana sebenarnya sudah bisa terisi, karena seleksi terbuka telah dilakukan dan menghasilkan posisi tiga besar.

Meskipun telah ada 3 besar hasil lelang, namun pengisian jabatan Kepala Badan LH Provinsi Bali hingga kini belum ditetapkan. Kursi Kepala Badan LH Provinsi Bali saat ini dipegang Pelaksana Tugas (Plt) Luh Ayu Aryani yang merupakan Kadis Kehutanan.

Selain itu, ada satu jabatan eselon II yang lowong karena pejabatnya promosi, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Bali. Pasalnya, pejabat lama Dewa Made Indra terpilih menjadi Sekda Provinsi Bali. Saat ini, Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali Jabatan Dewa Putu Mantera ditugasi merangkap jabatan sebagai Plt Kepala BPBD Bali.

Sedangkan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali lowong setelah Ketut Rochineng mengundurkan diri karena maju sebagai caleg DPRD Bali dari PDIP Dapil Buleleng ke Pileg 2019 mendatang. Saat ini, Plt Kepala BKD Bali dirangkap oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana. (ed)