Enam birokrat Bali tawarkan inovasi kepariwisataan

Denpasar (Antaranews Bali) - Enam birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II angkatan XXII, menawarkan sejumlah rancangan inovasi terkait program kepariwisataan yang diharapkan dapat menyentuh kehidupan masyarakat.

"Mengapa dipilih tematik kepariwisataan dalam Diklatpim ini, karena kita sadari bersama bahwa keindahan dan keragaman budaya Bali yang luar biasa ini, memang banyak belum tergali. Pimpinan OPD Pemprov Bali, memang seharusnya mempunyai 'mindset' kepariwisataan karena Bali sangat tergantung dengan sektor ini," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali Ida Bagus Sedhawa di Denpasar, Minggu sore.

Saat membuka Peluncuran Enam Proyek Perubahan Peserta Diklatpim II Angkatan XXII itu, ia menjelaskan enam birokrat Bali yang proyek perubahan atau rancangan inovasinya diluncurkan itu yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra (dengan judul proyek Kolaborasi Penta Helix Plus Memperkuat Daya Saing Produk KUMKM Provinsi Bali Skala Regional).

Selain itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Dewa Gede Mahendra Putra (Jubir Bali Wangun Sakti Dukung Destinasi Wisata Bali) dan Kepala Biro Hukum Provinsi Bali I Gusti Agung Kartika Jaya Seputera (Sistem Jaringan Konsultasi Hukum).

Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi I Wayan Serinah (Pedang ASN SMART: Touch Screen Job Description), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat I Gede Pramana (inovasi Perumahan Irit Lahan Nuansa Budaya Bali), serta Sekretaris BPSDM Bali Putu Yupi Wahyundari (Quality Edutorism).

"Enam calon pemimpin perubahan ini telah menyelesaikan tahapan pembelajaran Diklatpim II, dan sekarang masuk pada tahap laboratorium kepemimpinan dan mereka diwajibkan untuk menyampaikan gagasan proyek perubahan, yang selanjutnya akan diuji dalam tahap seminar," ujar Sedhawa.

Menurut mantan Kadisbud Bali itu, sesungguhnya inovasi birokrasi yang baik tidak harus gagasan luar biasa. Bisa saja yang sederhana, tetapi dapat menyentuh kehidupan masyarakat."Dari judul-judul proyek perubahan yang disampaikan ini cukup menjanjikan, semoga ke depannya dapat memberikan manfaat bagi rakyat Bali," katanya.

Untuk lebih menjamin keberlanjutan dari rancangan proyek perubahan peserta Diklatpim, pihaknya setiap tahun juga rutin menggelar lomba inovasi Widya Kusuma, dengan melombakan karya-karya inovatif yang telah muncul.

Selain itu, tematik kepariwisataan dalam Diklatpim II yang digelar BPSDM Bali juga telah mendapatkan respons positif dari jajaran birokrasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di berbagai daerah di Tanah Air. Bahkan banyak "jebolan" Diklatpim BPSDM Bali yang selanjutnya menjuarai sejumlah lomba inovasi yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara.

Apalagi tidak semua BPSDM Provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Diklatpim II. "Selain Bali, yang berwenang yakni BPSDM Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujar Sedhawa.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra menambahkan, lewat proyek perubahan yang diangkat tersebut, pihaknya ingin mengangkat betapa pentingnya peran kehumasan sebagai corong informasi resmi dari pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan informasi, terutama pentingnya sistem informasi satu pintu. Judul yang saya angkat ini juga terkait dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ucap Dewa Mahendra. (ed)