BBN: pertemuan IMF-WB jadi berkah pengrajin Bali

Denpasar (Antaranews Bali) - Direktur Eksekutif "Bali Business Network" (BBN) Made Abdi Negara menilai pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (Annual Meetings IMF-World Bank Group) 2018 di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober, akan menjadi berkah bagi pengrajin Bali.

"Kegiatan tersebut menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena produsen kerajinan tangan skala kecil dan mikro mendapatkan pesanan untuk diberikan kepada delegasi peserta pertemuan itu," katanya di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan internasional (IMF-World Bank) sebagai "engine power" perekonomian di tengah kondisi lesunya perekonomian secara umum yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, terutama yang memproduksi berbagai jenis barang-barang seni dan aksesoris.

"Secara khusus sektor kerajinan tangan (handycraft) terimbas langsung. Dari data bahwa Bali pada kuartal ketiga hanya mengalami pertumbuhan ekonomi 3,7 persen. Hal ini jauh dibawah pertumbuhan nasional pada kisaran 5,4 persen berdasarkan data Nielsen Indonesia tersebut," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi setelah hajatan IMF yang dilanjutkan dengan masa musim ramai (high season) kunjungan wisatawan yang dimulai pertengahan Nopember hingga awal Januari mendatang.

"Jika tetap pada pertumbuhan ekonomi saat ini, tentu masyarakat akan merasakan dampaknya terutama pada perlambatan ekonomi secara menyeluruh dan bisa saja hal tersebut berimbas pada tidak bergeraknya sektor ekonomi masyarakat," ucapnya.

Selain kegiatan IMF dan peningkatan kunjungan wisatawan pada musim liburan mendatang, keberadaan Gubernur Bali terpilih selaku pemimpin daerah juga diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan di sektor ekonomi.

Terobosan dimaksud, terutama sekali dalam memaksimalkan belanja daerah melalui APBD untuk mendorong ekonomi masyarakat, menggerakkan sektor belanja yang baik, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang bisa terjadi.

"Pemerintah daerah harusnya lebih berperan aktif dan mau membuka diri melalui dialog dan tukar pemikiran serta ide dengan komponen pelaku usaha dan masyarakat, untuk merancang program yang tepat sasaran di sektor ekonomi dan bisnis," katanya. (ed)