Gianyar (Antaranews Bali) - Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemkab Gianyar menggelar pertemuan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembenahan penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Pertemuan dilaksanakan di ruang Bappeda setempat selama 3 hari, 6-8 Agustus , dengan menghadirkan narasumber Kepala Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, SSTP.,M.Si.
Kepala Bagian Ortal Kabupaten Gianyar, I Gede Windia Beratha, SE., MM. mengatakan pertemuan dimaksudkan untuk mematangkan pelaksanaan program serta merubah citra dari yang semula berorientasi pada kegiatan menjadi pada hasil.
Dengan demikian penguatan sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar dapat terlaksana dengan baik.
Dikatakannya pula, dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja ini, ujung-ujungnya akan bermuara pada perubahan orientasi program dari kegiatan menjadi hasil sehingga penggunaan anggaran akan menjadi lebih efektif dan efisien.
Demikian juga, dengan pemilihan program dengan kegiatannya sehingga memberi dampak luas mengacu pada capaian target-target yang telah disepakati sesuai visi misi pimpinan.
Melalui pertemuan ini pula, akan diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah termasuk merumuskan upaya pemecahannya.
"Setelah dirumuskan permasalahannya, lalu bagaimana pemecahannya termasuk menentukan alat ukur masalah tersebut bisa teratasi. Inilah menjadi kunci-kunci terkait dengan masalah terkait penguatan kinerja dalam penerapan SAKIP. Sehingga nantinya, program kegiatan masing-masing perangkat daerah dapat terukur dengan jelas," terang Windia Beratha.
Ditambahkan Windia Beratha, dengan penerapan SAKIP ini, akan diketahui apabila ada beberapa perangkat daerah yang mengerjakan satu program yang sama, atau kegiatan yang semestinya ada tetapi yang mengerjakan tidak ada.
Ini menunjukkan harus ada evaluasi terhadap keberadaan kelembagaan itu sendiri karena tidak efektif dalam pelaksanaannya.
Sementera itu Kabag Pengembangan Kinerja, Biro Organisasi Setda Prov Bali, I Made Dwi Dewata menjelaskan, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam menguatkan sikap terkadap SAKIP yakni, komitmen, memiliki kepedulian, mau jujur serta mau mengubah ke lebih baik.
Nilai kinerja itu sendiri mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan kinerja dan target kinerja, menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarakan serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
"Dari hasil evaluasi SAKIP di Provinsi Bali Tahun 2017, nilai SAKIP Kabupaten Gianyar yakni 62,47 dengan predikat B. Harapan kita dengan adanya pertemuan ini, pemahaman perangkat daerah semakin meningkat, ke depan Kabupaten Gianyar mampu meraih predikat BB dengan kisaran nilai 70-80," tambah Dwi Dewata.
Dwi Dewata menambahkan, SAKIP ini ingin mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehingga yang dulu orientasinya menghabiskan anggaran saja, sekarang sudah dipikirkan apa manfaat dan hasilnya.
Dikatakan, beberapa perangkat daerah di Kabupaten Gianyar masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi pemahamannya tentang pola pikir yang awalnya berorientasi pada kegiatan menjadi berorientasi pada hasil. Sehingga anggaran itu nantinya tidak lagi dihabiskan begitu saja, tetapi dimanfaatkan untuk menyelesaikan atau mengerjakan agar mencapai hasil yang sudah ditentukan.
Dikatakan, terdapat tiga langah-langkah nyata dalam membangun SAKIP yakni, hasil dan ukuran yang jelas, memastikan bahwa turunan kinerja (cascading) telah ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil dengan memanfaatkan logic model yang berfokus pada pencapaian Tujuan/Sasaran, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terintregasi (Integrated Development Plan) serta Refocusing dan Crosscutting Program/Kegiatan.
"Hari ini kita masih tahap memperbaiki, kalimat tujuan, kalimat sasaran, dan alat ukurnya atau indikatornya. Kemudian diikuti juga dengan Bappeda dengan Tim, ada unsur Bappeda, Inspektorat dan Organisasi. Itu nanti merumuskan dan memperbaiki juga, sehingga ke depan perencanaannya baik dari aspek pengawasan juga baik," terang Dwi Dewata.
Lebih lanjut Dwi Dewata menekankan, dalam kesempatan ini peran Kepala OPD juga sangat diharapkan.dalam hal mengubah pola pikir, dari yang berorientasi pada kegiatan menjadi berorientasi pada hasil. Sehingga kehadiran Kepala OPD saat penyusunan cascading sangat diharapkan. (*)
