Nusa Dua (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan bahaya politik identitas dengan mengatasnamakan agama karena hal tersebut dipandang akan menjadi ancaman serius bagi kerukunan antar-umat beragama.
"Agama harus steril dari kepentingan politik. Gejala pemanfaatan agama dalam kancah perpolitikan Tanah Air membuat tantangan yang dihadapi dalam upaya memelihara keharmonisan antar-umat beragama menjadi semakin kompleks," kata Pastika saat membuka Musyawarah Antar Umat Beragama, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu.
Selain politik identitas, kemajuan teknologi informasi juga dapat menjadi ancaman kerukunan umat. Pastika mengibaratkan era digital seperti pisau bermata dua. "Satu sisi mempermudah kehidupan, namun jika tidak dimanfaatkan secara bijak, bisa menjadi ancaman," ucapnya pada acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali itu.
Salah satu dampak era digital yang perlu diantisipasi adalah kemunculan media sosial yang dapat mengalahkan peran media mainstream dalam memengaruhi opini masyarakat.
Menyikapi persoalan tersebut, Pastika berharap FKUB Provinsi Bali terus meningkatkan peran aktif bersama komponen lainnya, mulai dari pemerintah, TNI dan Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, serta seluruh unsur masyarakat guna mengupayakan langkah-langkah nyata mewujudkan tata kehidupan masyarakat Bali yang penuh toleransi dan rasa persaudaraan dalam suasana menyama braya yang hakiki.
"Toleransi dan 'menyama braya' itulah identitas utama kerukunan hidup beragama sekaligus sebagai salah satu prasyarat Bali, terwujudnya masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.
Di sisi lain, Pastika juga mengingatkan agar FKUB jangan hanya jadi "pemadam kebakaran", dalam artian baru turun ketika muncul persoalan antarumat beragama.
Dalam menyelesaikan masalah umat, FKUB diminta mengedepankan budaya dialog dan musyawarah. "Budaya bermusyawarah pada hakikatnya adalah saling mendengarkan dan saling memberi masukan. Tidak menonjolkan ego masing-masing. Setiap masalah yang muncul harus segera diselesaikan, bahkan potensi permasalahan pun harus segera diantisipasi," ucapnya.
Terkait dengan pentingnya peran FKUB, Pastika menyambut baik penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama yang konsisten digelar setiap tahun. Hal ini menunjukkan komitmen FKUB dalam memantapkan kerukunan dan keharmonisan hidup umat beragama di daerah Bali.
"Keberadaan FKUB telah menjadi salah satu pilar penting, dalam menumbuhkan dan mengembangkan kedamaian dan kerukunan yang selama ini telah terbangun di Bali dan telah diakui secara nasional bahkan internasional," ucapnya.
Kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai forum diskusi dalam menyikapi dinamika sosial keagamaan antar umat khususnya dan masyarakat Bali umumnya. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi wahana memantapkan komitmen seluruh umat beragama untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Selain membahas agenda forum kerukunan, Pastika berharap musyawarah ini juga membahas dinamika dan isu-isu penting yang berpotensi memengaruhi, mengganggu, bahkan mengancam kerukunan dan kondusivitas masyarakat dan daerah Bali. Sehingga hasil musyawarah dapat menjadi pedoman semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dan mengambil langkah- langkah antisipasi.
"Bali ini kecil secara geografis dan tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana daerah lainnya di Tanah Air. Mari kita buat Bali menjadi agung atau besar dalam arti berkualitas yang membedakannya dengan daerah- daerah lain di Tanah Air. Hal ini sangat memungkinkan, karena kita memiliki potensi untuk itu," ucapnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet berpandangan sejauh ini tingkat religius umat semata-mata masih di tataran formal. Musyawarah yang diikuti oleh perwakilan FKUB kabupaten/kota se-Bali ini bertujuan menyinkronkan program kerja. Selain itu, FKUB akan merumuskan buah pikiran yang akan dibawa dalam Konferensi Nasional FKUB bulan September mendatang. (ed)
