MPR: perlu penguatan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi

Surabaya (Antaranews) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Mahyudin mengatakan penguatan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan di era globalisasi saat ini.

"Pancasila dibuat oleh pendiri bangsa, yang sampai saat ini bangsa ini utuh. Kalau tidak ada perekat (Pancasila), maka kemungkinan besar bangsa kita akan terpecah belah," kata Mahyudin saat sosialisasi empat pilar MPR RI di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Menurut dia, ada upaya-upaya dari pihak luar yang ingin melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu semua elemen bangsa patut mewaspadainya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, dalam 20 tahun pascareformasi, kehidupan berbangsa Indonesia mengalami banyak ujian, salah satunya adanya upaya-upaya memecah belah bangsa.

"Masalah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Tidak ada jalan lain Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa harus tertanam dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Pada masa lampau, kata dia, sosialisasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan secara massif melalui penataran P4 yang diselenggarakan oleh BP7.

Dulu, 36 butir-butir nilai Pancasila dijadikan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Namun, pasca reformasi BP7 dibubarkan karena Pancasila dianggap alat politik. "Seharusnya, BP7 tidak dibubarkan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila terus dilakukan," katanya.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Unesa itu, Mahyudin memberikan kuis atau pertanyaan kepada mahasiswa tentang empat pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Siapa yang bisa menjelaskan tujuan bangsa Indonesia? Apa bunyi pembukaan UUD 1945?," kata Mahyudin. Namun, para mahasiwa tampak malu-malu untuk menjawabnya.

Setelah Mahyudin mengatakan akan memberikan hadiah kepada mahasiwa yang berhasil menjawab pertanyaannya, para mahasiswa berbondong-bondong untuk mengangkat tangannya.

Salah satu mahasiswi berhasil menghafalkan UUD 1945 hingga selesai dan mendapatkan uang senilai Rp1 juta dari Mahyudin. Begitu, juga mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan soal kapan Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden juga mendapatkan uang sebesar Rp300 ribu.

Uang yang diberikan Mahyudin yang berasal dari honornya sebagai pembicara itu berbeda-beda, tergantung dari kesulitan pertanyaan dan keinginan Mahyudin untuk memberikannya. Ada mahasiswa yang mendapatkan uang Rp200 ribu, ada juga mendapatkan Rp500 ribu dan hingga Rp1 juta.

"Saya melakukan ini hanya untuk mengetahui ilmu mahasiswa tentang sejarah bangsa Indonesia. Ternyata,  mahasiswa Unesa pintar-pintar," kata Mahyudin. (ed)