Jelang pertemuan IMF, Garuda siapkan opsi penerbangan tambahan

Denpasar (Antaranews Bali) - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menyiapkan sejumlah opsi salah satunya penerbangan tambahan untuk mengakomodasi tingginya lalu lintas penumpang menuju Denpasar menjelang pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, di Nusa Dua, Bali, Oktober 2018.

"Kapasitas yang ada memang cukup memadai untuk itu (penerbangan tambahan)," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury di Denpasar, Sabtu.

Menurut Pahala, pihaknya sedang membicarakan persiapan tersebut dengan pemerintah khususnya penerbangan tambahan yang melayani rute dari kota-kota di kawasan Asia Utara menuju Bali.

Selain penerbangan tambahan, Garuda juga menyiapkan opsi lain yakni melakukan perubahan rute atau "reroute" beberapa jadwal penerbangan ke Pulau Dewata.

"Beberapa rute misalnya dari Shanghai-Jakarta, Beijing-Jakarta, mungkin apabila memang masih memerlukan, kami bisa lakukan `rerouting` melalui Denpasar baru ke Jakarta. Itu mungkin opsi lain," imbuhnya ketika menghadiri Dharma Santi Nyepi di Denpasar.

Pihaknya juga siap melayani kebutuhan penerbangan para delegasi apabila ingin menjelajahi pariwisata di sejumlah destinasi di Indonesia setelah mereka melakukan pertemuan di Bali.

Pahala optimistis pihaknya dapat memberikan pelayanan optimal dengan didukung kekuatan armada yang saat ini mencapai 202 meliputi pesawat Garuda dan Citilink.

Menteri Pariwisata Arief Yahya sebelumnya menuturkan bahwa rute penerbangan menuju Denpasar, Bali, seminggu sebelum dan sesudah penyelenggaraan pertemuan IMF dan Bank Dunia sudah penuh.

Untuk itu pihaknya mengharapkan pihak terkait termasuk maskapai penerbangan mengantisipasi padatnya penerbangan menuju Pulau Dewata tersebut.

Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung 8-14 Oktober 2018 di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Pertemuan tersebut rencananya akan dihadiri lebih dari 15 ribu delegasi dari 189 negara yang terdiri dari sejumlah kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, pelaku ekonomi hingga akademisi serta instansi terkait lainnya. (WDY)