BI Genjot Pengembangan UMKM Kendalikan Inflasi

Jakarta (Antara Bali) - Bank Indonesia menggenjot pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program klaster sesuai dengan potensi daerah sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam upaya mengendalikan inflasi.

"Kami ingin meningkatkan produktivitas dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi," kata Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi ketika memberikan pemaparan pada pelatihan wartawan daerah di Jakarta, Senin.

Menurut Yoga, sejak tahun 2014 pengembangan program pengendalian inflasi melalui klaster itu difokuskan kepada komoditas ketahanan pangan dan komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi di antaranya seperti beras, cabai, bawang merah dan bawang putih, komoditas yang berorientasi ekspor.

Dia menjelaskan hingga triwulan pertama tahun 2017 total sebanyak 173 klaster binaan di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan lahan seluas 7.534 hektare dan melibatkan sekitar 13.700 petani dan peterak.

Tidak hanya itu melalui program klaster tersebut, Yoga mengungkapkan lebih dari 27.500 tenaga kerja telah terserap dunia usaha mikro, kecil dan menengah.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia DR Lana Soelistyoningsih dalam kesempatan yang sama mengatakan inflasi menjadi kunci kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi daya beli.

Semakin tinggi inflasi maka daya beli masyarakat dapat menurun sedangkan jika inflasi menurun maka daya beli masyarakat dapat bertumbuh.

Mengutip data BPS, ia menyebutkan bahwa tingkat inflasi per Oktober 2017 mencapai 0,01 persen, tercatat dibawah rata-rata bulan Oktober sejak tahun 2009 yang mencapai 0,16 persen.

Meski tren inflasi menurun, dosen di Fakultas Ekonomi UI itu mengatakan tingkat daya beli di antaranya untuk sektor ritel mengalami perlambatan salah satunya diprediksi karena kelas menengah menunda pembelian namun lebih banyak menabung.

Perubahan cara bertransaksi masyarakat dari konvensional ke "e-commerce" atau transaksi dalam jaringan juga diprediksi berkontribusi meski belum ada data pasti yang menunjukkan peningkatan transaksi "online".

Ekonom dari PT Samuel Aset Manajemen itu menambahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memiliki kebijakan untuk menstabilkan harga melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan menentukan harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dapat distimulasi di antaranya melalui pencairan bantuan sosial yang bersifat sementara dan penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk proyek padat karya agar menciptakan lapangan pekerjaan. (Adt)