Legislator Desak Anggaran Pertanian Jembrana Ditambah

Negara (Antara Bali) - Legislator dari Fraksi Demokrat Sejahtera DPRD Jembrana mendesak eksekutif untuk meningkatkan anggaran sektor pertanian, karena juga merupakan program prioritas pemerintah pusat.

"Pertanian masih menjadi sumber nafkah bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Jembrana, sehingga sudah sewajarnya anggaran pemerintah untuk sektor ini ditingkatkan," kata Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera I Ketut Catur, di Negara, Kamis.

Ia mengatakan, meskipun saat ini Kabupaten Jembrana mampu berswasembada pangan, bahkan produk berasnya sampai dikirim keluar daerah, namun jika tidak dijaga termasuk dibangun sistem yang mapan, ke depan bisa terjadi kemampuan swasembada akan hilang.

Menurutnya, salah satu menurunnya produk pangan disebabkan penjualan lahan pertanian untuk pemukiman, dan petani sering tidak berdaya mempertahankan tanahnya karena terdesak kebutuhan ekonomi.

"Karena itu dinas terkait harus memiliki inovasi untuk kesejahteraan petani, agar mereka tidak terpaksa menjual lahannya karena kesulitan ekonomi. Program subsidi termasuk bantuan alat pertanian harus ditingkatkan," katanya.

Dengan perhatian terhadap petani, ia mengatakan, hal itu bisa menguatkan Peraturan Daerah Jembrana No 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, saat pandangan umum dalam sidang paripurna, Fraksi Demokrat Sejahtera mengatakan, subak (kelompok petani khas Bali) harus mendapatkan perhatian utama, karena lestarinya subak berpengaruh terhadap besar kecilnya produksi pangan.

"Masih banyak subak yang kesulitan air, serta produksi pertanian belum mampu mendongkrak daya beli petani. Hal ini harus diperhatikan," kata Mahmudi, yang membacakan pandangan umum fraksi tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Jembrana I Ketut Wiratma mengatakan, tahun 2017 di dinasnya ada anggaran Rp13 miliar yang dibagi untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Terkait desakan legislator untuk menambah anggaran, ia mengatakan, akan dikaji dulu termasuk untuk program apa, sehingga jika dibutuhkan tambahan anggaran baru bisa dilakukan tahun 2018.(GBI)