Jimbaran (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan Asosiasi Real Estate Indonesia mampu bersinergi dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan program sejuta rumah.
"Tanggung jawab dalam mewujudkan target sejuta rumah huni bagi masyarakat, tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sinergitas program yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan perumahan, termasuk juga peran REI," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menghadiri perayaan HUT le-45 Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Sabtu.
Menurut dia, sinergitas tersebut sangat diperlukan mengingat pada tahun-tahun mendatang, tantangan penanganan perumahan dan permukiman akan semakin berat sebagai akibat laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan perumahan.
Oleh karena itu, peran aktif REI sebagai mitra pemerintah sangat dibutukan untuk mewujudkan program tersebut. "REI bisa menjadi jembatan bagi anggotanya untuk menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan program ini dan menekan angka backlog nasional kepemilikan maupun hunian rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sudikerta.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak Asosiasi REI agar lebih peduli dan bijak terhadap kondisi masyarakat yang belum mampu memiliki rumah layak.
"Saya menggugah REI agar lebih peduli pada msyarakat yang belum mucampu memiliki rumah yang layak, dan itu merupakan tugas kita semua untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau," ucapnya.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam sambutan singkatnya menyarankan pada ratusan pengembang anggota REI untuk membangun rumah vertikal atau rumah susun. Sehingga masalah lahan bisa dikurangi ke depannya.
"Dengan konsolidasi lahan secara insentif, mudah-mudahan, rumah ke atas bisa terwujud dan lebih sedikit tanah yang kita butuhkan, Intinya, mari kita sama-sama mencari solusi kreatif supaya deadlock perumahan bisa kita cari solusi. Lahan kita sangat terbatas, terutama Jawa dan Bali karena urbanisasi sangat tinggi," kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan mengajak pengembang melaporkan pungutan liar dalam urusan pertanahan. "Saya dapat komplain pelayanan BPN oleh anggota REI di Jawa Timur, saya senang kalau dikomplain masalah itu. Sebuah HGB diminta Rp2 juta oleh oknum-oknum itu. Sampaikan terus saya perbaiki dan tidak jadi beban Bapak/Ibu sekalian. Reformasi membuat perumahan untuk rakyat harus lebih mudah," ucapnya.
Dalam perayaan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara mitra kerja REI. Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan bedah rumah sebanyak 28 unit dari REI, BNI dan BRI yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. (WDY)
