Pemprov Bali Nilai Pengangguran Masih Jadi Masalah

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menilai hingga saat ini pengangguran masih menjadi masalah utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Pulau Dewata, meskipun jumlahnya sudah terendah dibandingkan semua provinsi di Indonesia.

"Bali memang memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah yakni 1,89 persen dari jumlah angkatan kerja, namun kita harus tetap memperhatikan masalah tersebut karena memiliki dampak yang sangat kompleks," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ketut Wija, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, masalah pengangguran tersebut sangat berdampak pada akumulasi kemiskinan dan korelasinya dengan keamanan.

Pengangguran disebabkan selain karena terbatasnya kesempatan kerja, juga karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang merambah dunia usaha. Akibatnya telah mengubah struktur ekonomi yang secara otomatis mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasinya.

"Oleh karena itu, penanggulangan pengangguran merupakan salah satu program utama dari program Bali Mandara," ujar Wija pada acara Pembukaan Pelatihan Pemagangan Berbasis Kapal Pesiar Tahun 2017 itu.

Menurutnya penganguran harus ditanggulangi dengan pelaksanaan program pembangunan secara terpadu, contohnya seperti pelaksanaan pelatihan pemagangan tersebut.

"Bukan hanya keterpaduan berbagai sektor, strategi pengembangan sumber daya manusia yakni pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan juga harus dipadukan," ucapnya.

Dia menambahkan, jika strategi tersebut mampu diterapkan dan berhasil maka akan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mengingat strategi tersebut menuntut setiap pelaksana pelatihan kerja agar berorientasi pada penempatan tenaga kerja.

"Saat ini sangat banyak terdapat lowongan kerja di kapal pesiar, dan hal tersebut merupakan peluang bagi kita untuk mengirim tenaga kerja ke sana," kata Wija.

Namun bukan sembarangan mengirim melainkan harus memiliki kualitas yang baik dan juga pola pikir yang baik pula. Oleh karena itu, ia mengharapkan peran dari LPK untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki kualitas, mind set yang bagus serta semangat yang tinggi.

"Kami sangat mengharapkan agar LPK mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan globalisasi saat ini sehingga tidak jatuh termakan zaman yang malah menghasilkan tenaga kerja yang kurang dalam kualitas," kata Wija.

Untuk para peserta, Wija juga mengingatkan agar benar-benar serius dalam melaksanakan pelatihan dan juga menyarankan untuk tidak takut jika harus bekerja di luar Bali nanti, karena hal itu akan mampu membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik, tangguh dan kuat.

Sementara itu, Panitia Penyelengara yang sekaligus merupakan Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Ngurah Sutapa dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Bali sehingga memiliki kualitas yang baik.

Kompetensi tersebut mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/prilaku dan pengalaman di industri/peruahaan sehingga mampu menjadi calon tenaga kerja yang siap bekerja.

Pelatihan dimulai dari pelatihan teori yang dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Maret - Mei 2017 kemudian "on the job training" selama 6 bulan dari bulan Juni - November 2017.

Ia juga menyampaikan peserta yang berjumlah 100 orang akan dibagi menjadi 5 paket dengan tiga kejuruan dan pelatihannya akan dilaksanakan di 3 LPK yakni LPK Monarch Dalung 1 paket, LPK World Training Center Karangasem 2 paket dan LPK Sekolah Perhotelan Internasional Denpasar 2 Paket.

"Jika peserta telah dianggap lulus maka peserta tersebut akan direkomendasikan ke agen kapal pesiar yang sudah diajak kerja sama yakni PT Cahaya Tunas Inti Group (CTI), PT Ratu Oceania Raya dan PT Cahaya Persada," ujar Sutapa. (WDY)