Disnakeswan Bali Minta Peternak Aktif Pelajari Pasar
Senin, 13 Februari 2017 15:24 WIB
Denpasar (Antara Bali) - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali meminta para peternak setempat lebih aktif mempelajari kondisi pasar, menyikapi larangan penjualan telur dari Pulau Dewata ke wilayah NTB dan NTT.
"Jelas setiap daerah sangat waspada terhadap penyakit. Bali walaupun saat ini kasus flu burungnya dapat ditekan, tetapi kan masih tetap ada," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali I Putu Sumantra, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, untuk persoalan kekhawatiran flu burung ini, sebenarnya dapat dibuatkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar Veteriner bahwa telur maupun ayam yang dikirimkan dari Bali sudah bebas flu burung.
Sedangkan alasan kedua terkait larangan itu, tambah Sumantra, karena dikhawatirkan akan menjadi "ancaman" bagi hasil produksi peternak lokal.
Oleh karena itu, dia menyarankan para peternak di Bali jika ingin memasarkan produknya ke luar Bali supaya lebih aktif mempelajari kondisi pasar.
"Misalnya dengan datang ke sana (NTB dan NTT), minta dipertemukan dengan para pemasok dan juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan setempat untuk mengetahui berapa sesungguhnya keperluan mereka dan bagaimana pasokannya selama ini," ujarnya.
Selanjutnya, dilakukan negosiasi harga agar jangan sampai merugikan peternak lokal. Peternak di sanalah yang bisa mengomunikasikan kepada dinas terkait agar bisa memasukkan telur dari Bali.
Hal yang sama, dilakukan pihaknya untuk ayam ras pedaging. Ketika ada yang mau memasukkan ke Bali, Dinas Peternakan juga mengundang peternak ayam ras di Bali.
"Kami pertemukan dengan pemasok dari luar Bali dan sampaikan perbandingan harganya dibandingkan daerah lain. Kalau beda harganya sangat jauh, bagaimana dengan nasib peternak di sini," ucapnya.
Di tengah era globalisasi saat ini, tambah Sumantra, memang tidak bisa kalau Bali melarang atau memonopoli begitu saja masuk hasil peternakan.
"Intinya bagaimana bisa bernegosiasi, boleh masuk sepanjang tidak mengganggu. Apalagi kalau ternyata pasokan dalam daerah kurang dan kita tidak memberikan, pemerintah juga nanti yang disalahkan," ujarnya. (WDY)
