Denpasar (Antara Bali) - Organisasi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) dilaporkan oleh Yayasan Bumi Bali Bagus ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Bali terkait sumber dana untuk melakukan aksi demonstrasi tersebut.
Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus, Komang Gede Subudi di Denpasar, Rabu, mengatakan pihaknya melakukan pelaporan terhadap ForBali terkait transparansi keuangan di tubuh organisasi yang sangat mencolok menolak reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung seluas 700 hektare lebih.
"Kami menanyakan informasi kepada komisioner KIP, agar diverifikasi dana ForBali supaya tidak jadi fitnah di masyarakat. Saya harap koordinator ForBali bicara jujur dan berani transparan terkait sumber dana yang masuk," ucap Subudi.
Ia menilai sebagai forum yang super aktif melakukan aksi demonstrasi tolak reklamasi Teluk Benoa, ForBali sudah menggalang dana publik untuk operasional aksinya.
Bahkan, kata Subudi, ForBali mengelola aksi demonstrasi yang megah dengan pasangan umbul-umbul, bendera dan baliho yang tentu saja membutuhkan dana besar.
"Hal itu patut dipertanyakan, dari mana dana mereka (ForBali). Mengelola demo perlu dipertanyakan. Kami tidak ada tuntutan. Kami hanya menanyakan, dari mana dana tersebut," ujarnya yang didampingi pengurus lainnya Lanang Sudira dan Wayan Ranten.
Subudi juga meminta kepada Koordinator ForBALI, I Wayan "Gendo" Suardana untuk menghentikan cara-cara berbau SARA dalam melakukan penolakan terhadap reklamasi yang digarap PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu.
"Tolong isu SARA dihentikan. Tidak berhak dia mengatakan hal itu. Gendo selalu mencaci-maki, mulai dari gubernur, pejabat, Menteri Kelautan, anggota DPR-RI. Ini bertentangan dengan etika moral masyarakat Bali yakni Tat Twam Asi," katanya.
Ketua KIP Provinsi Bali Gede Agus Astapa menyatakan jika ForBali telah menjadi badan publik lantaran mendapat sumbangan dari masyarakat dalam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Untuk itu, kata dia, ForBali wajib mengumumkan sumber pendanaan yang masuk ke kas organisasi mereka untuk mendanai berbagai kegiatan mulai dari aksi demonstrasi, pemasangan baliho, bendera dan sejumlah kegiatan lainnya.
"Badan publik itu dana operasionalnya dari APBD, APBN dan sumbangan masyarakat. Itu boleh dimintai informasi. ForBali itu kan dapat sumbangan atau urunan dari masyarakat. Dia boleh dimintai informasi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus, Komang Gede Subudi di Denpasar, Rabu, mengatakan pihaknya melakukan pelaporan terhadap ForBali terkait transparansi keuangan di tubuh organisasi yang sangat mencolok menolak reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung seluas 700 hektare lebih.
"Kami menanyakan informasi kepada komisioner KIP, agar diverifikasi dana ForBali supaya tidak jadi fitnah di masyarakat. Saya harap koordinator ForBali bicara jujur dan berani transparan terkait sumber dana yang masuk," ucap Subudi.
Ia menilai sebagai forum yang super aktif melakukan aksi demonstrasi tolak reklamasi Teluk Benoa, ForBali sudah menggalang dana publik untuk operasional aksinya.
Bahkan, kata Subudi, ForBali mengelola aksi demonstrasi yang megah dengan pasangan umbul-umbul, bendera dan baliho yang tentu saja membutuhkan dana besar.
"Hal itu patut dipertanyakan, dari mana dana mereka (ForBali). Mengelola demo perlu dipertanyakan. Kami tidak ada tuntutan. Kami hanya menanyakan, dari mana dana tersebut," ujarnya yang didampingi pengurus lainnya Lanang Sudira dan Wayan Ranten.
Subudi juga meminta kepada Koordinator ForBALI, I Wayan "Gendo" Suardana untuk menghentikan cara-cara berbau SARA dalam melakukan penolakan terhadap reklamasi yang digarap PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) itu.
"Tolong isu SARA dihentikan. Tidak berhak dia mengatakan hal itu. Gendo selalu mencaci-maki, mulai dari gubernur, pejabat, Menteri Kelautan, anggota DPR-RI. Ini bertentangan dengan etika moral masyarakat Bali yakni Tat Twam Asi," katanya.
Ketua KIP Provinsi Bali Gede Agus Astapa menyatakan jika ForBali telah menjadi badan publik lantaran mendapat sumbangan dari masyarakat dalam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Untuk itu, kata dia, ForBali wajib mengumumkan sumber pendanaan yang masuk ke kas organisasi mereka untuk mendanai berbagai kegiatan mulai dari aksi demonstrasi, pemasangan baliho, bendera dan sejumlah kegiatan lainnya.
"Badan publik itu dana operasionalnya dari APBD, APBN dan sumbangan masyarakat. Itu boleh dimintai informasi. ForBali itu kan dapat sumbangan atau urunan dari masyarakat. Dia boleh dimintai informasi," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016