Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, Nyoman Giri Prasta meminta satuan kerja perangkat daerah setempat mengoptimalkan pelayanan publik khususnya terkait Daftar Informasi Masalah (DIM) yang dikeluhkan masyarakat.
"Saya berharap masing-masing SKPD dapat merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan secara cepat, murah dan tepat, agar sesuai program yang dicanangkan," ujar Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Dalam rapat kerja di ruang Kriya Gosana Puspem Badung yang dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung Kompyang R Swandika, Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara bertujuan agar program inovasi di masing-masing SKPD dalam pelayanan publik dapat terus digalakkan.
Pada rapat kerja itu, ada tiga SKPD yang melakukan pemaparan terkait dengan program prioritas dan terobosan yang diunggulan Pemkab Badung terutama terkait pelayanan publik.
Adapun ketiga SKPD yang memberikan pemaparan diantaranya Kepala BPPT Made Sutama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nyoman Soka serta Camat Kuta Selatan I Wayan Wirya.
"Dari semua paparan yang dijelaskan tiga SKPD itu saya melihat pada dasarnya masyarakat menghendaki kualitas pelayanan publik yang cepat, murah dan tepat," ujarnya.
Bupati Badung juga meminta segala aktivitas pembangunan di Kabupaten Badung terdata dan terkendali dengan benar melalui mekanisme perijinan.
"Saya tegaskan agar segala aktivitas yang sudah berizin maupun yang belum berizin terdata dengan baik sehingga bila masih terdapat daftr inventarisasi masalah dapat ditemukan solusi dengan melibatkan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor lintas SKPD teknis," ujarnya.
Selain itu, terkait dengan inovasi pelayanan santunan kematian, pihaknya kembali menekankan perlu dibangun mekanisme layanan yang prosesnya cepat dan mudah.
"Kami ingin ke depannya keluhan masyarakat dapat direspon secara cepat diberbagai bidang da ini menjadi rapot serta penilaian atas kinerja kepala SKPD yang bersangkutan," ujarnya
Ketut Suiasa mengatakan, upaya menemukan DIM di masing-masing satuan kerja perangkat daerah bertujuan memberikan pelayanan yang responsif, adaptif dan solutif.
"Artinya setiap SKPD menjawab keluhan masyarakat secara responsif serta menyesuaikan dengan sistem dan operasional prosedur sehingga selalu ditemukan solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan didaerah," ujarnya.
Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan daya saing daerah.
Kompyang R Swandika menekankan pentingnya dibangun spirit dan etos kerja yang produktif, inovatif yang mampu melahirkan performa kinerja institusi yang berhasil memberikan pelayanan yang berkualitas, murah, cepat dan akurat.
"Kebijakan pelayanan publik semuanya mesti dapat diukur sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan dapat diselesaikan secara singkat dan cepat," ujarnya.
Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang minta seluruh pelayanan perizinan dapat dipercepat secepat mungkin dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang sehat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya berharap masing-masing SKPD dapat merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan secara cepat, murah dan tepat, agar sesuai program yang dicanangkan," ujar Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Dalam rapat kerja di ruang Kriya Gosana Puspem Badung yang dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung Kompyang R Swandika, Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara bertujuan agar program inovasi di masing-masing SKPD dalam pelayanan publik dapat terus digalakkan.
Pada rapat kerja itu, ada tiga SKPD yang melakukan pemaparan terkait dengan program prioritas dan terobosan yang diunggulan Pemkab Badung terutama terkait pelayanan publik.
Adapun ketiga SKPD yang memberikan pemaparan diantaranya Kepala BPPT Made Sutama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nyoman Soka serta Camat Kuta Selatan I Wayan Wirya.
"Dari semua paparan yang dijelaskan tiga SKPD itu saya melihat pada dasarnya masyarakat menghendaki kualitas pelayanan publik yang cepat, murah dan tepat," ujarnya.
Bupati Badung juga meminta segala aktivitas pembangunan di Kabupaten Badung terdata dan terkendali dengan benar melalui mekanisme perijinan.
"Saya tegaskan agar segala aktivitas yang sudah berizin maupun yang belum berizin terdata dengan baik sehingga bila masih terdapat daftr inventarisasi masalah dapat ditemukan solusi dengan melibatkan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor lintas SKPD teknis," ujarnya.
Selain itu, terkait dengan inovasi pelayanan santunan kematian, pihaknya kembali menekankan perlu dibangun mekanisme layanan yang prosesnya cepat dan mudah.
"Kami ingin ke depannya keluhan masyarakat dapat direspon secara cepat diberbagai bidang da ini menjadi rapot serta penilaian atas kinerja kepala SKPD yang bersangkutan," ujarnya
Ketut Suiasa mengatakan, upaya menemukan DIM di masing-masing satuan kerja perangkat daerah bertujuan memberikan pelayanan yang responsif, adaptif dan solutif.
"Artinya setiap SKPD menjawab keluhan masyarakat secara responsif serta menyesuaikan dengan sistem dan operasional prosedur sehingga selalu ditemukan solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan didaerah," ujarnya.
Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan daya saing daerah.
Kompyang R Swandika menekankan pentingnya dibangun spirit dan etos kerja yang produktif, inovatif yang mampu melahirkan performa kinerja institusi yang berhasil memberikan pelayanan yang berkualitas, murah, cepat dan akurat.
"Kebijakan pelayanan publik semuanya mesti dapat diukur sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan dapat diselesaikan secara singkat dan cepat," ujarnya.
Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang minta seluruh pelayanan perizinan dapat dipercepat secepat mungkin dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang sehat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016